Bandung, KPonline–Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mengabulkan gugatan buruh terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) menjadi angin segar bagi perjuangan kaum buruh di Jawa Barat. Putusan yang selengkapnya
Jakarta, KPonline-Regulasi mengenai ketenagakerjaan di Indonesia masih memicu polarisasi tajam. Salah satu poin yang paling konsisten memicu perdebatan panas adalah sistem alih daya atau outsourcing. Sistem hubungan kerja ini ibarat selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Kategori: Dari Redaksi
Radikalisme Strategi Tirto Adhi Soerjo: Ketika Gerakan Buruh Kalah di Ruang Narasi dan Hukum
Purwakarta, KPonline-Mengapa gerakan buruh Indonesia masih sering kalah, meski ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu pekerja turun ke jalan setiap tahun? Mengapa demonstrasi besar hanya berakhir sebagai berita sesaat, sementara selengkapnya
Said Iqbal Gandeng Danantara dan Himbara untuk Hidupkan Kembali PT Pakerin
Jakarta, KPonline – Komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak buruh dan menyelamatkan industri nasional kembali ditunjukkan melalui langkah yang diinisiasi Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Dalam selengkapnya
Sinergi Humanis Serikat Pekerja dan Polri, Kunci Jaga Stabilitas dan Kesejahteraan Buruh
Oleh : Yanto, Sekbid Organisasi PP SPLP FSPMI Hubungan industrial di Indonesia tidak bisa lagi hanya bicara soal produksi dan upah. Stabilitas keamanan, rasa aman, dan keadilan bagi pekerja menjadi selengkapnya
Ancaman PHK Mulai Mereda, Peran Said Iqbal di Balik Penyelamatan Ribuan Buruh Jadi Sorotan
Jakarta, KPonline-Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sempat menghantui sektor industri padat karya dalam beberapa bulan terakhir mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian publik adalah batalnya selengkapnya
Penasihat Presiden Minta Menkeu Hapus Pajak JHT dan THR Buruh
Jakarta, KPonline-Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan langkahnya untuk menyurati Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Surat tersebut dilayangkan guna meminta peninjauan ulang serta penghapusan Pajak selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.