Jakarta, KPonline-Menjelang aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan Kementerian Keuangan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuka ruang dialog terkait tuntutan penghapusan pajak Jaminan Hari Tua (JHT).
“Saya mengetuk hati Menteri Keuangan, Bapak Purbaya, agar bersedia berdialog. Sekurang-kurangnya, mari kita mulai dengan menjadikan pajak JHT sebesar nol persen,” ujar Said Iqbal, Selasa (7/7/2026).
Menurut Said Iqbal, manfaat JHT seharusnya tidak lagi dikenai pajak. Ia menilai para pekerja berpotensi mengalami pajak berganda karena gaji yang digunakan untuk membayar iuran JHT sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh).
Selain menuntut penghapusan pajak JHT, kalangan buruh juga meminta pemerintah menghapus pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR), pesangon, serta manfaat program jaminan sosial lainnya. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama sejumlah federasi serikat pekerja dijadwalkan turut ambil bagian dalam aksi tersebut.
Said Iqbal juga menilai pemerintah selama ini telah banyak memberikan berbagai insentif perpajakan kepada dunia usaha. Karena itu, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun memasuki masa pensiun dinilai layak memperoleh kebijakan yang serupa.
Ia meminta pemerintah mengevaluasi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009. Menurutnya, batas manfaat JHT yang dikenai pajak sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
Lebih lanjut, Said Iqbal mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta dialog. Namun hingga kini, surat tersebut belum memperoleh tanggapan.
Ia berharap Kementerian Keuangan dapat membuka ruang komunikasi sebelum aksi berlangsung sehingga aspirasi buruh dapat dibahas secara konstruktif dan tidak berkembang menjadi aksi yang berkepanjangan.
Sementara itu, ribuan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (9/7/2026).
Massa aksi diperkirakan berasal dari berbagai wilayah di Jabodetabek, Karawang dan Purwakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
