Jakarta, KPonline – Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka gerbang seleksi administratif calon hakim ad‑hoc Pengadilan Hubungan Industrial tahun 2026. Masa pengajuan berlangsung dari 9 Oktober sampai 22 November 2026, kesempatan besar selengkapnya
Bekasi, KPonline – Sepekan setelah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026, Gubernur Jawa Barat hingga saat ini (20/10/2026) belum menerbitkan selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Kategori: Laporan Utama
Ketua FSPMI Jabar Ungkap KDM Tak Akan Banding Lagi soal UMSK 2026
Jakarta, KPonline-Setelah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara PTTUN Jakarta ini dan bila dimenangkan oleh buruh, Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi atau KDM disebut tidak akan mengajukan banding lagi selengkapnya
SIARAN PERS Dewan Pimpinan Wilayah FSPMI Jawa Barat Aksi Unjuk Rasa 1 Oktober 2026
Rancangan Undang – Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru dalam proses pembentukannya merupakan momentum penting untuk memastikan regulasi ketenagakerjaan benar-benar memberikan kepastian kerja, kepastian upah, perlindungan dari PHK, jaminan hak berserikat, selengkapnya
PUK PT DKB dan PP SPPJM FSPMI Bahas Dugaan Pelanggaran PKB, Dorong Penyelesaian Secara Musyawarah
Jakarta, KP0nline — Pimpinan Unit Kerja (PUK) SPJM FSPMI PT DKB DKI Jakarta menggelar rapat dan diskusi bersama Pimpinan Pusat (PP) SPJM untuk membahas persoalan hubungan industrial yang berkaitan dengan selengkapnya
Kasus Mutasi Kerja Tak Sesuai Kompetensi Berujung Kesepakatan, SPLP FSPMI Dorong Peninjauan Kembali
Halmahera, KPonline – Persoalan mutasi kerja yang dinilai tidak sesuai dengan jabatan dan kompetensi pekerja mendapat perhatian serius dari serikat pekerja Serikat Pekerja Logam dan Pertambangan Federasi Serikat Pekerja Metal selengkapnya
PUK SPLP FSPMI PT GCNS Dampingi Anggota yang Dapat SP 1, Soroti Faktor Kelelahan Pekerja
Morowali, KPonline – PUK SPLP FSPMI PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry (GCNS) kembali memberikan pendampingan kepada salah satu anggotanya yang mendapatkan Surat Peringatan (SP) 1 dari selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.





