Jakarta, KPonline – Kementerian Ketenagakerjaan resmi membuka gerbang seleksi administratif calon hakim ad‑hoc Pengadilan Hubungan Industrial tahun 2026. Masa pengajuan berlangsung dari 9 Oktober sampai 22 November 2026, kesempatan besar bagi warga yang bertekad membela kepentingan pekerja dan keadilan hubungan perburuhan.
Informasi yang dihimpun koran perdjoeangan (10/10/2026), Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyatakan, kebutuhan akan hakim ad‑hoc yang berjiwa perjuangan semakin mendesak. Selama ini sengketa antara buruh dan pengusaha sering terjebak jalan buntu, sehingga diperlukan pejabat yang paham realitas lapangan dan berani berdiri di sisi keadilan.
“Kami cari calon yang bukan hanya paham aturan hukum, tapi juga peka terhadap perjuangan kaum pekerja,” ujar perwakilan direktorat.
Lebih lanjut ia menegaskan “Jangan sampai jabatan ini hanya diisi orang‑orang yang lupa penderitaan di bawah.” pungkasnya
Informasi lengkap persyaratan dan berkas pengajuan bisa diakses dengan memindai kode QR pada pengumuman resmi. Bagi yang ada pertanyaan atau keluhan terkait proses seleksi, dapat mengirim surat elektronik ke helpdesk.sschphi1@gmail.com dengan melampirkan foto KTP. Layanan dibuka setiap hari kerja pukul 08.00‑16.00 WIB selama masa pendaftaran.
Pihak Kemnaker juga menegaskan seluruh rangkaian seleksi ini tidak dipungut bayaran sepeser pun. Waspadai oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang. Batas akhir pengajuan adalah 22 November 2026. jangan sampai terlambat bagi siapa saja yang ingin berjuang di barisan keadilan perburuhan.
Sementara sekretaris jenderal DPP FSPMI, Sabilar Rosyad S.H. menginformasikan melalui WhatsApp group terkait seleksi penerimaan hakim ad-Hoc PHI 2026 oleh Kemnaker, “Silahkan bagi kawan-kawan buruh yang memiliki persyaratan untuk mendaftarkan diri dalam seleksi tersebut,” katanya
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com