Purwakarta, KPonline-Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya (outsourcing) justru memantik polemik luas. Di tengah klaim pemerintah bahwa regulasi ini bertujuan memperkuat perlindungan pekerja, selengkapnya
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan salah satu instrumen penting dalam hubungan industrial. Lebih dari sekadar dokumen yang mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, keberadaan PKB juga dapat menjadi bukti selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Kategori: Dari Redaksi
Ironi Outsourcing Jasa Pengamanan: Satpam Diposisikan Tenaga Alih Daya, Padahal Pekerjaannya Bersifat Tetap
Purwakarta, KPonline-Praktik penggunaan tenaga satuan pengamanan (satpam) melalui skema outsourcing kembali menjadi sorotan. Dimana Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan aturan baru terkait penggunaan tenaga kerja alih daya atau outsourcing melalui selengkapnya
Refleksi Hari Buruh atas Akses Keadilan : Menata Keseimbangan Pembuktian dalam Perselisihan Hubungan Industrial
Oleh : Aep Risnandar (Hakim Ad-Hoc PHI PN Tanjungkarang Mahasiswa S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan-Bandung) Hari Buruh Internasional sering menjadi ruang pengulangan satu stigma lama bahwa Pengadilan Hubungan Industrial selengkapnya
Upah Buruh Indonesia yang Masih Tertinggal, Ini Sebab Buruh Tolak Upah Murah?
Purwakarta, KPonline-Tuntutan tolak upah murah yang terus disuarakan oleh serikat pekerja atau serikat buruh (SP/SB) seakan tak ingin berhenti ketika upah pekerja di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. selengkapnya
Kilas Mayday, Dari Chicago hingga Menjadi Libur Nasional
Jakarta, KPonline-Tanggal 1 Mei bukan sekadar angka merah di kalender atau kesempatan untuk berlibur sejenak dari rutinitas bekerja. Dibalik penetapannya sebagai Hari Buruh Internasional (May Day), terdapat rekam jejak darah, selengkapnya
Indikasi Pembangkangan Putusan MK 168, RUU Ketenagakerjaan Tak Kunjung Disahkan
Purwakarta, KPonline-Mandat konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 kini berada di persimpangan. Hingga memasuki hampir pertengahan tahun 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum juga mengesahkan Rancangan selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.





