Jakarta, KPonline – Presiden Partai Buruh memimpin langsung pembacaan Ikrar Pengurus Partai Buruh yang diikuti oleh seluruh pengurus pleno dan anggota yang baru dilantik untuk masa bakti 2026–2031. Pembacaan ikrar selengkapnya
Jogyakarta, KPonline-Partai Buruh Jogyakarta membangun komunikasi dengan Akademisi UGM Prof. Ari Hernawan yang concern terhadap hukum ketenagakerjaan. Dalam diskusi yang dilakukan di rumah kediaman Prof. Ari Hernawan Jl. Kaliurang KM selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Kategori: Politik
Presiden Partai Buruh Lantik Pengurus Pleno Exco Pusat dan Sayap Partai Periode 2026-2031
Jakarta, KPonline-Partai Buruh resmi menggelar pelantikan Pengurus Pleno Exco Pusat dan sayap Partai Buruh pada Senin, 29 Juni 2026, untuk masa bakti 2026-2031. Pelantikan yang berlangsung di Gedung Pusat Perfilman selengkapnya
Said Iqbal: Pemerintah Bergerak Tekan Harga Gas Industri Demi Selamatkan Pabrik dan Lapangan Kerja
Jakarta, KPonline-Menjelang pelantikan Pengurus Pleno Exco Pusat dan Sayap Partai Buruh periode 2026-2031 di Jakarta, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyoroti persoalan melonjaknya harga gas industri yang mengancam keberlangsungan operasional selengkapnya
Memahami Peran Politik Partai Buruh di Tengah Tudingan Elit Mengejar Kekuasaan
Jakarta, KPonline-Munculnya anggapan di kalangan sebagian rakyat pekerja maupun warganet bahwa elit Partai Buruh mulai terlalu dekat dengan pemerintah hingga disebut menjual penderitaan buruh demi mendapatkan kekuasaan. Namun, jika ditelusuri selengkapnya
GKSR Dorong Transparansi dan Demokratisasi Internal Partai dalam Revisi UU Pemilu
Jakarta, KPonline-Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang dilakukan Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) pada Sabtu (13/6/2026), semakin mengerucut pada upaya memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Dalam forum pembahasan selengkapnya
GKSR Desak Revisi Total Paket UU Politik dan Pemilu, Dorong Demokrasi Lebih Inklusif
Jakarta, KPonline – Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) menyampaikan usulan revisi menyeluruh terhadap paket undang-undang politik dan pemilu yang mulai dibahas DPR RI. Dalam pernyataan sikapnya di Jakarta, Minggu (25/5/2026), selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.





