Oleh : Sarino, SH., MH. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Alih Daya yang menuai banyak protes dari kalangan buruh ini karena ada beberapa pasal yang perlu selengkapnya
Jakarta, KPonline – Pemerintah terkesan memaksakan setiap kebijakan ekonomi yang pada dasarnya mementingkan kepentingan para pengusaha dan konglomerat. Sekalipun tidak memihak rakyak pada umumnya dengan dalih demi pertumbuhan ekonomi Indonesia selengkapnya
Jakarta, KPonline – Sudah lebih dari dua bulan ini mereka tidak mendapatkan upah. Perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Ironisnya, hak-hak mereka — para pekerja — yang sudah bekerja bertahun-tahun belum juga selengkapnya
Jakarta, KPonline – Malam itu, bung Ramidi selaku Sekjend KSPI mengirimkan pesan kepada saya. Ia meminta tanggapan atas draft Pernyataan Bersama MPBI. Saya memberikan beberapa masukan, lalu mematikan handphone dan selengkapnya
Jakarta, KPonline – RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) menghilangkan ketentuan yang mengatakan, bahwa pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kekhwatiran ini sangat beralasan, karena ketentuan Pasal 88 Ayat (2) selengkapnya
Jakarta, KPonline – Sejalan dengan beredarnya draf RUU Cipta Kerja, muncul sejumlah penolakan terkait dengan isi RUU tersebut. Penolakan keras terutama datang dari kelas buruh. Tak tanggung-tanggung, buruh menyerukan masyarakat selengkapnya
Jakarta, KPonline – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menegaskan, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) lebih mendesak untuk disahkan ketimbang RUU Cipta Kerja (Omnibus Law). Hal selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.
