Purwakarta, KPonline–Polemik mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2025 di Jawa Barat semakin memanas setelah keputusan Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, yang hanya menetapkan UMSK untuk dua daerah saja, selengkapnya
Jakarta, KPonline–Pengadilan Negeri Jakarta hari ini mengeluarkan putusan yang mengejutkan dalam kasus antara Septia selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Kategori: Aksi
Aksi Unjuk Rasa Buruh
Tolak Usulan UMSK yang Dinilai Tidak Logis, Aksi Unjuk Rasa FSPMI Terus Berlanjut
Purwakarta, KPonline–Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Purwakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa di kawasan industri Kota Bukit Indah, Kamis (26/12). Mereka menuntut kejelasan terkait selengkapnya
FSPMI Jawa Barat Akan Lakukan Aksi Besar-Besaran di Purwakarta, Tuntut Revisi UMSK 2025
Purwakarta, KPonline – Seruan Aksi Menolak Usulan UMSK Disnaker Purwakarta Bandingkan dengan UMK Karawang Tertinggal Jauh Para pekerja dari berbagai wilayah di Jawa Barat berencana untuk melakukan aksi solidaritas ke selengkapnya
Ratusan Buruh FSPMI di Purwakarta Gelar Aksi Tuntut UMSK Di Kawasan Industri, Ketua FSPMI Purwakarta: Bila Tak Ada Perubahan Kita Akan Tutup Kawasan
Purwakarta, KPonline—Gelombang protes atas tak kunjung jelasnya Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dalam keputusan Gubernur Jawa Barat terus berlanjut. Ratusan buruh di Kabupaten Purwakarta menggelar aksi konvoi mengelilingi kawasan industri selengkapnya
PJ Bupati Tangerang Menandatangani Tuntutan Buruh Soal Revisi UMSK 2025
Tangerang, KPonline – Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono Menandatangani tuntutan ratusan massa buruh yang menginginkan adanya revisi terkait besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota (UMSK) Tahun 2025. selengkapnya
Jalan Akhir Buruh FSPMI Merealisasikan UMSK Purwakarta 2025
Purwakarta, KPonline–Kondisi kehidupan kelas pekerja kembali menjadi sorotan, terutama terkait upah layak yang masih menghadapi tantangan berat. Setelah bertahun-tahun ‘tercekik’ oleh regulasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.