Pasuruan, KPonline – Penantian panjang kaum buruh dan pelaku usaha akhirnya berujung pada satu keputusan penting. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan, regulasi strategis yang akan selengkapnya
Surabaya, KPonline - Ratusan Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) bersama selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Kategori: Berita
477 Buruh Sawit Nunukan Jadi Korban PHK, SPN dan Partai Buruh Kaltara Bersuara
Nunukan, KPonline-Jeritan buruh kembali tenggelam di bawah kepentingan korporasi. Sebanyak 477 dari 700 karyawan perusahaan kelapa sawit PT Karang Juang Hijau Lestari (KHL) di Kabupaten Nunukan harus menelan pil pahit selengkapnya
Dengan Dukungan Nakama, KSPI KSBSI dan DTDA Serta ITUC Sukses Selenggarakan In House Training Social Media
Jakarta, KPonline-Perang narasi di media sosial tak lagi bisa dikesampingkan. Kesadaran itulah yang mendorong Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Danish Trade Union Development selengkapnya
FSPMI Probolinggo Kecewa, Ancam Kepung Disnaker Usai Aksi di Kantor Bupati
PROBOLINGGO, KPonline – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Probolinggo menyatakan kekecewaannya terhadap Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo. Buntut dari kekecewaan tersebut, massa buruh mengancam akan mengalihkan titik aksi selengkapnya
Hasil Rakercab Sidoarjo: Tiga SPA Sepakat Rekomendasikan Yuzak Daud Siloy Pimpin KC FSPMI Sidoarjo 2026-2031
Sidoarjo, KPonline – Rapat Kerja Cabang (Rakercab) FSPMI Kabupaten Sidoarjo yang digelar hari ini, Rabu (17/12/2025), menghasilkan keputusan penting terkait arah kepemimpinan organisasi ke depan. Forum resmi tersebut secara bulat selengkapnya
Tolak PP Pengupahan, Said Iqbal Soroti KHL dan Ancaman Upah Murah
Jakarta,KPonline – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menyatakan penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang akan dijadikan dasar penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Penolakan tersebut selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.





