Jakarta, KPonline – Assalamualaikum Wr Wb dan selamat pagi….
Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya.
Kronologis masalah Upah Khusus Garmen, di awal sekitar bulan akhir Maret 2017 ada diskusi antara beberapa SP/SB termasuk saya sebagai DPW FSPMI Jabar dengan Apindo. Dalam diskusi tersebut dibuatlah kesepakatan tentang Upah Khusus Garmen Tahun 2017 untuk Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta.
Setelah itu saya diskusi dengan kawan-kawan DPW FSPMI bahwa tindakan saya itu bodoh dan salah.
Makanya setelah kurang lebih dua minggu dari kesepakatan tersebut, saya sebagai Ketua DPW FSPMI membuat surat resmi (Surat Tanggal 5 Mei 2017) yang menyatakan bahwa kami meralat kesepakatan tersebut dengan membuat surat resmi kepada Gubernur Jawa Barat dan Apindo.
Surat itu dibacakan resmi oleh Dewan Pengupahan Propinsi Jawa Barat wakil dari FSPMI (Bung Nurul) dan surat tersebut di sampaikan dalam sidang Dewan Pengupahan Propinsi Jabar.
Setelah DPW FSPMI Jabar meralat kesepakatan Upah Khusus Garmen dan telah membuat pernyataan kelas secara lisan dan tulisan, DPW FSPMI tidak pernah lagi di undang atau di ajak rapat membahas Upah Khusus Garmen tersebut, sampai kemarin yang lalu di bahas di Istana Wakil Presiden RI.
Maka dengan itu saya sebagai Ketua DPW FSPMI memohon maaf kepada semuan tentang hal ini. Saya sudah sampaikan kepada jajaran Pengurus DPP FSPMI, saya berani membuat surat meralat dan menolak UMSP Khusus Garmen karena saya merasa tidak punya kepentingan apapun dari kesepakatan upah Garmen tersebut.
Sekali lagi saya mohon maaf kepada semuanya atas tindakan bodoh dan salah di Awal Pembahasan Upah Khusus Garmen.
Terima kasih atas perhatian dan juga kerja samanya.
Jum’at, 28 April 2017
Baris Silitonga
Baca artikel lain terkait sikap FSPMI-KSPI dalam menolak Upah Padat Karya:
“Gagalkan Penyusunan Upah Padat Karya di 4 Wilayah Ini!”
Pernyataan Sikap KSPI Terhadap Pemberlakuan Upah Padat Karya
Tanggapi Upah Padat Karya, Wakil Presiden DPP FSPMI: Kuncinya Ada di Gubernur Jabar
Baris Silitonga: DPW FSPMI Jawa Barat Menolak Upah Padat Karya
Terkait Upah Padat Karya, Ketua KC FSPMI Purwakarta: Itu Kejahatan Hak Asasi Manusia
Ini Peluang Untuk Menang Melawan Upah Padat Karya
