Tuban, KPonline – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, slogan baru kini kembali muncul “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Setiap tahun narasinya berubah: tentang persatuan, kesejahteraan, keadilan, hingga kemajuan bangsa. Baliho dipasang, pidato disiapkan, dan semangat kemerdekaan kembali digaungkan.
Namun di balik gegap gempita itu, jutaan pekerja masih bertanya dengan nada getir: merdeka ini sebenarnya untuk siapa?
Di saat slogan terus berganti, sistem kerja outsourcing justru semakin menjadi-jadi.
Pekerjaan inti dialihkan, status kerja dibuat tidak pasti, kontrak diperpanjang tanpa kepastian masa depan, dan hak-hak pekerja dipangkas perlahan. Banyak buruh bekerja bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, tetapi tetap hidup dalam ketidakpastian.
Ironisnya, kondisi ini terjadi di negeri yang setiap Agustus mengulang kata “merdeka” berkali-kali.
Kekecewaan publik semakin besar ketika melihat wajah parlemen yang dinilai semakin jauh dari kepentingan kelas pekerja. Hampir seluruh ruang pengambilan keputusan dipenuhi oleh mereka yang memiliki kedekatan dengan kekuatan modal. Wajar jika kemudian muncul pertanyaan keras: apakah kebijakan ketenagakerjaan dibuat untuk melindungi buruh, atau untuk menjaga kenyamanan para pemilik modal?
Dalam pandangan banyak kalangan buruh, negara hari ini tampak sering kalah menghadapi kekuatan oligarki. Oligarki bukan hanya istilah politik, tetapi dianggap sebagai jaringan kekuasaan yang memengaruhi kebijakan ekonomi, hukum, dan ketenagakerjaan.
Sedikitnya ada tiga wajah oligarki yang dirasakan semakin kuat di negeri ini:
Oligarki di lingkungan Istana, ketika kekuasaan politik terlalu dekat dengan kepentingan ekonomi tertentu.
Oligarki Swasta, ketika pemilik modal besar memiliki pengaruh kuat terhadap arah kebijakan negara.
Oligarki BUMN, ketika perusahaan milik negara yang seharusnya menjadi alat kesejahteraan rakyat justru ikut menjalankan pola hubungan kerja yang menekan pekerja melalui sistem outsourcing dan alih daya berlapis.
Akibatnya, buruh merasa menghadapi kekuatan yang lengkap: pengusaha kuat, regulasi yang lemah, dan negara yang tidak sepenuhnya hadir membela mereka.
Kemerdekaan akhirnya terasa hambar. Secara politik Indonesia telah merdeka 81 tahun, tetapi secara ekonomi banyak pekerja belum benar-benar merdeka dari upah murah, kerja tidak pasti, dan ancaman kehilangan pekerjaan kapan saja.
Kaum buruh menilai, kemerdekaan bukan sekedar upacara, deretan slogan atau gemerlap perayaan setiap bulan Agustus. Kemerdekaan adalah kepastian kerja, upah layak, jaminan sosial, perlindungan hukum, dan hak untuk berserikat tanpa intimidasi.
Jika setiap tahun tema kemerdekaan terus diperbarui sementara outsourcing makin meluas dan ketimpangan makin tajam, maka kritik keras itu akan terus terdengar dari pabrik-pabrik, kawasan industri, dan tempat kerja di seluruh pelosok negeri.
Jangan hanya ganti slogan kemerdekaan. Ganti juga keberpihakan negara. Karena kemerdekaan sejati bukan milik oligarki, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia, termasuk buruh yang setiap hari menggerakkan roda ekonomi bangsa.
INDONESIA Berdaulat, Buruh Tetap MELARAT!!!
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
