Sekilas Tentang UMSK, Ini Kata Prihantoro Pamungkas

  • Whatsapp

Purwakarta, KPonline – Pengurus Pimpinan Pusat Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PP AMK-FSPMI), Prihantoro Pamungkas menyatakan upah minimum sudah dijelaskan dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hal tersebut Ia sampaikan lewat orasinya dalam aksi unjuk rasa buruh FSPMI menuntut UMSK di depan PT. Lion yang berdomisili di Jalan Raya Sadang-Subang, Cibatu, Kabupaten Purwakarta pada Selasa (16/6).

Bacaan Lainnya

“Ayat (2) menyebutkan, untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan sebagaimana ayat (1). Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/ buruh,” ungkapnya.

Kemudian, ayat (3) pun menjelaskan. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/ atau buruh sebagaimana dimaksud ayat (2), salah satunya adalah meliputi upah minimum. Kata Prihantoro

Selanjutnya, dalam pasal 89 menguraikan bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (3) dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/ kota (UMP/UMK) dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/ kota (UMSK). Dimana hal pengupahan tersebut diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Kembali ujarnya.

Selain, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terkait upah minimum yaitu; UMP, UMK dan UMSK, pemerintah juga telah mengaturnya dalam pasal 46 di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Ketenagakerjaan (PP78/2015). Katanya

Adalagi sekarang Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2020 dan itupun sama, mengatur UMK dan UMSK. Lanjutnya.

Baik UMP, UMK maupun UMSK disahkan melalui surat keputusan (SK) oleh Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat. Jelas Prihantoro kembali

Untuk memberikan wawasan kepada massa aksi FSPMI kali itu mengenai UMSK, Prihantoro kembali menyatakan bahwa UMSK tidak seperti UMK. Selain besaran nilai UMSK harus lebih besar daripada UMK, di dalam UMSK diperjelas secara detail berdasarkan masing-masing sektor usaha.

“Darimana dasarnya UMSK? Dasarnya adalah dari daftar klasifikasi besar lapangan usaha Indonesia (KBLI),” pungkasnya.

Di dalam daftar KBLI itu ada nomor induk perusahaan yang disingkat ‘niper’ atau ‘siup’ yaitu surat ijin usaha perusahaan, kemudian ada jenis usahanya. Selanjutnya setelah daftar KBLI itu jadi melalui perundingan antara serikat pekerja dan manajamen, maka dilanjut perundingan kembali terkait UMSK. Ujar Prihantoro menjelaskan dari atas mobil komando FSPMI

Demi menghindari terjadinya gugatan balik dari pengusaha lewat PTUN (Pengadilan tata usaha negara) terkait UMSK seperti yang sudah-sudah kepada pemerintah karena pemerintah langsung menetapkan besaran nilai UMSK, di Purwakarta untuk UMSK dilakukan secara Bipartit yaitu terjadinya perundingan antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja atau serikat buruh (SP/SB) dalam menentukan besaran nilai UMSK. Sambungnya

Dan perundingan Bipartit terkait UMSK itupun hanya dilakukan oleh ke-21 perusahaan yang masuk ke dalam sektor unggulan yang diputus di rapat Depekab pada (18/2) lalu, dimana sebelumnya dikaji terlebih dahulu oleh Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) yang terdiri dari perwakilan pengusaha (Apindo), Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kab. Purwakarta beserta Akademisi pada Oktober-Desember 2019 lalu.

“Seharusnya, bila ada pihak perusahaan merasa keberatan. Manajemen bisa mengajukannya sebelum Depekab menetapkan atau memutuskan perusahaan mana saja yang masuk sektor unggulan atau UMSK dalam rapatnya,” tutup Prihantoro.

Pos terkait