Rapat pleno DPK jepara di Tunda, Buruh Kecewa

  • Whatsapp

Jepara, KPonline – Rapat pleno dewan pengupahan kabupaten Jepara yang berlangsung hari ini di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jepara, ditunda. Hal tersebut seketika membuat buruh yang melakukan pengawalan kecewa terhadap tidak adanya kesepakatan hasil rapat pleno dewan pengupahan kabupaten hari ini, Rabu(24/10/2018).

Terkuak dalam rapat yang berlangsung, bahwa pihak dari pemerintah tetap menggunakan surat edaran dari Menaker sebagai acuan daripada penetapan upah minimum kabupaten Jepara di tahun 2019.

Bacaan Lainnya

Bermacam-macam dalih dari pihak pemerintah pun diutarakan, tujuannya sama yaitu untuk tidak mengabulkan apa yang dituntut oleh buruh mengenai kenaikan upah minimum.

Sedangkan buruh sendiri menuntut survey KHL dijadikan sebagai acuan penatapan upah minimum 2019. Kepala Disnakertrans kabupaten Jepara Sutrisno, dalam hal ini juga berdalih mengenai PP 78 2015.

“Suatu undang – undang tidak bisa kita jalankan apabila tidak ada peraturan dari pemerintah yang mengaturnya.” imbuhnya.

Mengenai apa yang disampaikan dari pihak pemerintah, pihak dari Apindo pun juga sependapat. Bahwa untuk upah minimum memakai surat edaran Menaker dengan berdalih di tahun 2017 mereka sudah dengan legowo (besar hati) dengan kenaikan upah minimum di kabupaten Jepara sebesar 18 persen.

Menyikapi apa yang disampaikan pihak dari pemerintah dan Apindo, keempat dewan pengupahan yang berasal dari unsur kaum buruh tetep bersikukuh mengenai apa yang telah buruh Jepara titipkan kepada mereka.

Eko Martiko, salah satu diantara keempat anggota dewan pengupahan perwakilan juga menyampaikan apa yang menjadi titipan dari buruh kepada dirinya, dengan mempertimbangkan status dewan pengupahan dalam penetapan upah minimum.

“Lalu apa sebenarnya guna dari dewan pengupahan, kalau dari pihak pemerintah dan Apindo pada akhirnya tetap menaikan upah minimum menggunakan PP 78 2015. Itu sama saja bohong bapak. Lebih baik saya walkout saja dari rapat ini.” pungkasnya.

“Kita tetap menolak yang namanya PP 78 2015 dan menolak kenaikan 8.03 persen.” tegasnya.

Suasana rapat yang terbilang alot ini lah yang mengakibatkan rapat ini ditunda. Informasi terakhir yang didapat, rapat pleno dewan pengupahan tersebut akan diselenggarakan kembali pada Senin, 29 Oktober 2018 di kantor Disnaker Jepara.

Yohanes Sri Giyanto selaku perwakilan dari FSPMI Jepara menyampaikan kekecewaannya dan pengawalan terus mereka lakukan sampai pemerintah mau mengabulkan apa yang menjadi tuntutan buruh di Jepara.

“Kecewa memang, seperti tidak ada kemauan atau niatan untuk mensejahterakan buruh di Jepara. Oleh karena itu, kita akan terus mengawal sampai tuntutan kita dipenuhi pemerintah.” ujarnya.

(Ded)

Pos terkait