Perekonomian Tidak Dikelola Sesuai Konstitusi, Prabowo Sebut ‘Ekonomi Kebodohan’

  • Whatsapp
Prabowo - Sandi

Jakarta, KPonline – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan bahwa sistem perekonomian yang diterapkan Indonesia saat ini sama dengan economics of stupidity atau ekonomi kebodohan. Dia menyebut bukan lagi ekonomi ala neoliberal, tetapi lebih parah dari pada itu.

“Ini menurut saya bukan ekonomi neolib lagi, ini lebih parah dari neolib. Ini menurut saya ekonomi kebodohan. The economics of stupidity. Ini yang terjadi,” kata Prabowo dalam pidatonya saat Rakernas Lembaga Dakwah IslamIndonesia (LDII) di pondok pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta, Kamis (11/10).

Bacaan Lainnya

Prabowo mengaku dulu sempat setuju dengan konsep ekonomi neoliberal. Dia menganggap konsep itu baik saat Indonesia masih di bawah payung rezim Orde Baru atau saat dirinya masih menjadi tentara.

Baca juga: Honorer K2 Mengadu ke Prabowo Subianto

“Lihat saja yang kaya sedikit dulu, nanti lama-lama akan menetes ke bawah kekayaan itu. Trickle down katanya. Ternyata yang kaya tambah kaya. Enggak trickle trickle. Netesnya netes tik tik tik. Tidak turun,” kata Prabowo.

Prabowo menyinggung soal gini rasio Indonesia. Menurutnya, data gini rasio menunjukkan ketimpangan ekonomi yang sangat jelas. Dengan kata lain, kekayaan milik segelintir orang tidak menetes ke bawah atau tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat.

Prabowo menjelaskan bahwa itu semua akibat dari sebagian besar kekayaan alam Indonesia yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Misalnya, tanah. Merujuk dari data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Prabowo menyebut 82 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 1 persen warga. Keuntungan dari penguasaan tanah itu pun mengalir ke luar negeri.

Baca juga: Prabowo Subianto Setuju, Impor Harus Ditekan

Prabowo mengatakan hal tersebut bukan asal bunyi. Dia berkaca dari keadaan yang mana kekayaan Indonesia justru mengalir ke luar negeri. Dia menyebut $300 miliar mengalir ke luar negeri dalam rentang 1997-2014. Dengan demikian, tidak ada kekayaan yang berada di dalam negeri.

Prabowo mengklaim pemerintah telah mengakui hal tersebut. Bahkan, katanya, pemerintah juga mengamini ada sekian ribu triliun uang yang saat ini berada di luar negeri.

“Tidak mungkin Indonesia bisa menjadi negara yang sejahtera, tidak mungkin bangsa Indonesia menjadi negara yang sejahtera yang adil, karena uangnya tidak ada. Sekarang terbukti, rumah sakit banyak yang tidak dibayar BPJS-nya. Banyak sekali,” ucap Prabowo.

Baca juga: Prabowo Subianto Menyebut Buruh yang Pertama Kali Mencalonkannya Jadi Presiden

Menurut Prabowo, sebenarnya para pendiri bangsa telah memberikan arah yang tepat terkait penerapan ekonomi Indonesia. Hal itu telah tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33.

“Sangat jelas, ayat (1) perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat (2), cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara,” kata Prabowo.

“Bapak ibu sekalian, elite kita telah tinggalkan cita-cita pendiri-pendiri bangsa kita semua,” tegasnya.

Baca juga: Seminar Nasional Kebangsaan : Akhiri Kerakusan Korporasi, Negara Sejahtera (bagian Prabowo Subianto)

Sulitnya perekonomian juga dirasakan rakyat kecil, misalnya dengan harga-harga sembako yang mahal. Bahkan BBM jenis pertamax naik, yang menyebabkan inflansi makin melambung.

Belum lagi kebijakan impor beras disaat stock mencukupi. Hal ini jelas memukul petani.

Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Prabowo Subianto menyebut saat ini yang diterapkan di Indonesia adalah ekonomi kebodohan.

Baca juga: 10 Janji Prabowo Jika Memenangkan Pilpres 2019, dan Terpilih Sebagai Presiden RI

Pos terkait