Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Petaka Bagi Pekerja

  • Whatsapp

Purwakarta, KPonline – Draf atau rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja rencananya akan diserahkan pemerintah kepada DPR-RI untuk dibahas dan dapat terealisasi. Namun atas hal itu, menimbulkan reaksi penolakan dari kalangan kelas pekerja atau kaum buruh. Menurut mereka, dalam poin-poin draf tersebut, mengandung unsur yang merugikan dan akan berdampak buruk bagi kesejahteraan kelas pekerja atau kaum buruh atau untuk selanjutnya.

Salah satu poin yang dianggap merugikan dan berdampak buruk dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, isinya mengatur tentang soal fleksibilitas jam kerja. Dan kabarnya dalam poin tersebut, pekerja akan mendapatkan upah dengan tidak lagi berdasarkan upah minimum yang berlaku dan telah diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku saat ini.

Berita Lainnya

Tentu saja poin fleksibilitas jam kerja Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan menjadi mimpi buruk bagi pekerja atau buruh. Kenapa bisa? Jelas bisa, semisal, karyawan yang bekerja sebagai mekanik atau maintenance dalam suatu perusahaan. Saat ini, mereka mendapatkan upah minimum. Namun, bukan tidak mungkin setelah Omnibus law Cipta Lapangan Kerja tersebut terealisasi. Upah per jam akan diberlakukan oleh pengusaha, karena biasanya sebagai pekerja mekanik atau maintenance akan bertugas bila ada kerusakan atau masalah pada mesin produksi.

Berarti bila keadaan tersebut benar terjadi, hak dalam hal upah yang sudah didapat oleh pekerja atau buruh tersebut saat ini dipastikan akan berkurang nilai besarannya. Sehingga bisa dikatakan poin Omnibus law Cipta Lapangan Kerja tidak menjadi lebih baik daripada apa yang sudah ditetapkan sebelumnya melalui pasal 90 ayat (1) Undang-undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 yang berbunyi; “Bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah daripada upah minimum. Barang siapa melanggar ketentuan yang dimaksud, diancam sangsi pidana penjara antara 1 (satu) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, dan/atau denda antara Rp100.000.000,- sampai dengan Rp400.000.000,00.

Wajar saja bila kaum buruh menolak Omnibus law Cipta Lapangan Kerja. Karena selain atas hal yang telah diuraikan diatas, pada pelaksanaannya, buruh tidak dilibatkan secara langsung dalam perumusan poin-poin apa saja yang akan dihadirkan dalam Omnibus law Cipta Lapangan Kerja.


“Dengan upah minimum saat ini saja, buruh masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi bila nanti dibayar per jam, tentu saja akan semakin memberatkan beban hidup mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup layak,” ujar Alin Kosasih selaku ketua PC SPAI-FSPMI Kab. Purwakarta dalam agenda konsolidasi PUK SPAI-FSPMI PT. Okamoto Logistics Nusantara yang dilakukan di Kantor Konsulat Cabang FSPMI Kab. Purwakarta. Selasa, (14/1/2020)

Berada disebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi, pergudangan serta pengepakan dan berdomisili di Jl. Bukit Damar II, no. 9/12, Ds Dangdeur, Kawasan Bukit Indah City, Kabupaten Purwakarta. Sesuai instruksi organisasi FSPMI-KSPI, PUK SPAI-FSPMI PT. Okamoto Logistics Nusantara dalam menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Mereka siap berkunjung ke Gedung DPR-RI pada 20 Januari nanti.

“Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja merupakan sumber petaka bagi kaum pekerja. Apabila nanti realisasi di dalam poin-poinnya, ternyata tidak lebih baik dari undang-undang ketenagakerjaan yang ada saat ini,” tambah Heru S, selaku pengurus PUK SPAI-FSPMI PT. Okamoto Logistics Nusantara sekaligus Tim Media Perdjoeangan Daerah Purwakarta.

Pos terkait