Purwakarta, KPonline – Purwakarta, Jawa Barat lumpuh total menyusul aksi pemogokan demo sopir angkutan kota (angkot) dari berbagai jurusan di Purwakarta (Kantor Dishub Purwakarta-Pemda Purwakarta), Senin (5/9/2022).
Demo ratusan sopir angkot dipicu oleh kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite yang tadinya berharga Rp7.650 menjadi Rp10.000.
Para sopir angkot menuntut agar pemerintah daerah menurunkan harga BBM seperti sebelumnya, kalau tidak ada penyesuaian tarif terkait kenaikan harga BBM.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam Kabinet Jokowi menuturkan sejumlah perubahan harga BBM. Perubahan itu yakni, Pertalite dari Rp 7.600 menjadi Rp 10.000.
“Solar subsidi Rp 5.150 menjadi Rp 6.800. Pertamax nonsubsidi Rp 12.500 menjadi Rp 14.500,” ujar Arifin.
Alhasil, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah pada Sabtu, (3/9/2022). Menimbulkan beragam keresahan serta penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.
Bukan tanpa dasar tentunya. Mereka beranggapan dengan naiknya harga BBM, banyak hal negatif atau tidak menguntungkan yang akan ditimbulkan.
“Sebelum harga BBM naik aja, para supir sudah kesulitan dalam mengisi BBM,” pungkas Asep Asoy, pengemudi line 02 (Simpang-Sadang)
Kemudian, Ia pun melanjutkan bahwa setelah pemerintah menaikkan harga BBM, pemerintah juga harus dapat melakukan penyesuaian tarif atas hal tersebut (Kenakan BBM).
“Pengennya untuk tarif angkutan kota (Angkot) pasca kenaikan harga BBM, sebesar Rp7500. Yah kalau tidak, Rp6000 pun tidak jadi masalah,” lanjut Asep
Asep pun menjelaskan, walaupun penyesuaian tarif terjadi, tetap kita masih mengalami kesulitan. Kenapa? Karena untuk di Purwakarta sendiri, Ojek Online (Ojol) sudah terlalu banyak.
“Dan seandainya, penyesuaian tarif tidak seperti yang kita inginkan. Kita akan berkoordinasi dengan kawan-kawan akan tindak lanjut apa langkah yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Karena ini menyangkut hidup para supir terkait kesejahteraan,” ungkapnya.
“Pasca kenaikan BBM, pemerintah bisa lebih memperhatikan kesejahteraan para supir. Baik itu berupa bansos (Bantuan Sosial) atau hal lainnya. Namun, harus tepat sasaran tentunya,” imbuhnya kepada Media Perdjoeangan. Senin, (5/9/2022).
“Masalah pajak dipermasalahkan, walau memang pada dasarnya pajak adalah salah satu pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, Kesejahteraan rakyat atau masyarakat (supir) diabaikan,” tegas Asep.
Saat ini aksi masih berlangsung di Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Purwakarta. Dimana, setiap perwakilan jalur angkot (angkutan kota) bertemu dengan aparatur negara. Dalam hal ini aparatur pemerintah daerah Purwakarta.
