Hadapi Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; PUK Ini Siap Turun ke Jalan

Purwakarta, KPonline – Rabu, 7 Agustus 2019. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Oleh sebab itu rasanya perlu adanya perlindungan kepada tenaga kerja dalam menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh bersama keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

 

Bacaan Lainnya

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akhirnya bisa terealisasi pada tanggal 23 Maret 2003 melalui Megawati Sukarno Putri.

 

Namun, memasuki era Jokowi 2 (Dua). Para pengusaha mulai kembali memperlihatkan gelagat tidak baiknya, yang mencoba meraih keuntungan besar serta mengesampingkan rasa kemanusiaan. Menurut mereka, Undang-undang tersebut dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan. Sehingga mendesak pemerintah untuk melakukan revisi undang-undang tersebut.

Bukan FSPMI namanya, bila hanya diam dan tidak bergerak. Sehingga untuk menanggapi hal tersebut, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Sepatu Bata tbk melakukan Konsolidasi kepada anggota. Agenda tersebut dilakukan pada Selasa (6/8) sore hari lalu., setelah selesai waktu bekerja di depan halaman PT. Sepatu Bata tbk Kab. Purwakarta.

 

Fuad BM, Ade Supyani, Alin Kosasih, Dani Mardani beserta jajaran pengurus PUK SPAI FSPMI PT. Sepatu Bata, ikut hadir dalam kesempatan tersebut.

“Cepat atau lambat. Jika revisi Undang-undang tersebut benar terjadi, maka selesailah tugas kita sebagai buruh. Dimana setelah memasuki masa pensiun atau phk, kita tidak lagi akan mendapatkan uang pesangon. Maka dari itu kita sebagai buruh harus bergerak, melawan dengan menolak revisi Undang-undang tersebut. Jangan pernah takut untuk melakukan hal kebaikan. Kita datangi Kantor Bupati dan lembaga legislatif (DPRD), meminta kepada mereka untuk memberikan surat rekomendasi penolakan ke pemerintahan pusat terkait revisi Undang-undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.” ucap Fuad (Ketua FSPMI Kab. Purwakarta)

Masih dalam kesempatan yang sama, Ade Supyani pun mengatakan; “Revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas itu adalah salah satu bagian dari program kerja DPR RI untuk membahas Undang-undang apa aja yang akan dibahas/direvisi dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah masuk dalam urutan ke-123 diprolegnas tersebut. Tujuh puluh tujuh (77) pasal dalam Undang-undang tersebut akan direvisi, dimana isinya akan merugikan kaum buruh.” tambah Ade Supyani (Ketua PC SPAMK FSPMI Purwakarta)

 

Pesangon akan dibatasi, pekerja yang mendapat upah Rp54.000.000,00 dalam 1 (Satu) tahun tidak akan mendapatkan uang pesangon dan tentu itu sangat merugikan buruh atau pekerja. Bahkan bila hal tersebut terjadi, bukan tidak mungkin, pasal-pasal lain dalam Undang-undang tersebut akan ikut direvisi dan tentunya akibat dari semua hal tersebut bisa dipastikan hidup buruh menuju jurang degradasi dari kelayakan dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan mereka beserta keluarga selanjutnya.

“Mari Kawan-Kawan kembali semangat dan tetap menjaga kekompakan untuk berjuang bersama-sama, menolak dengan tegas revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi kesejahteraan kaum buruh.” ucap Alin Kosasih (Ketua PC SPAI FSPMI Purwakarta)

 

Hampir sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai buruh dan tentu akibat hal tersebut, buruh atau pekerja memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan perekonomian melalui dunia usaha di Indonesia.

 

Keharmonisan antara buruh dan pengusaha sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan di Indonesia. Akan tetapi bila kebijakan sudah tidak akomodatif lagi karena adanya indikasi intervensi pemerintah melalui revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan tujuan memberikan ruang keuntungan bagi pengusaha untuk meraup keuntungan besar tanpa mengedepankan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, maka reaksi gelombang demontrasi buruh merupakan hal spontanitas wajar dan manusiawi. 

Pos terkait