Didi Suprijadi : Kondisi Guru dan Tenaga Honorer Di Indonesia Memprihatinkan

Jakarta, KPonline – Ketua Umum Pengurus Besar PGRI dan juga sekaligus Ketua Majelis Nasional KSPI, Didi Suprijadi, bersama Said Iqbal, Muhammad Rusdi, dan jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat KSPI menerima kunjungan 22 orang dari perwakilan Rengo serikat pekerja terbesar Jepang, ILO Associate, aktivis buruh, pengacara dan jurnalis dari Jepang, dalam rangka kunjungan kerja ke Kantor DPP KSPI.

Dalam kesempatan yang baik dan bersejarah tersebut, Didi Suprijadi bersama jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat KSPI melakukan dialog dan diskusi mengenai kondisi ketenagakerjaan, termasuk membicarakan tentang permasalahan guru honorer dan tenaga honorer yang hingga saat ini masih belum jelas status mereka.

“Apa yang sedang dirasakan oleh guru-guru honorer dan tenaga honorer, sangat banyak untuk dibicarakan dan didiskusikan. Terkait status kerja mereka yang hingga saat ini belum juga jelas. Seharusnya negara hadir dalam menyelesaikan permasalahan guru honorer dan tenaga honorer. Karena selama ini upah yang mereka terima sangat jauh dari kata layak. Bayangkan saja, upah yang mereka terima selama sebulan bekerja hanya sebesar 300 ribuan. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam sebulan?” tutur laki-laki paruh baya yang akrab disapa dengan panggilan Ayah Didi ini.

Lebih lanjut, Didi Suprijadi menjelaskan kepada Okuda Hinami beserta seluruh rombongan yang kesemuanya berasal dari Jepang, tentang jaminan sosial yang telah diterima dan yang belum dirasakan oleh guru honorer dan tenaga honorer selama ini. “Ada 1,2 juta orang guru honorer dan tenaga honorer yang ada di Indonesia. Bahkan, ada sekitar 300 ribuan tenaga honorer yang saat ini bekerja di instansi-instansi pemerintahan. Dan status mereka hingga kini belum juga jelas. Seharusnya Pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap nasib mereka semua” lanjutnya.

“Untuk guru honorer dan tenaga honorer, setiap bulannya hanya mendapatkan gaji sebesar 300 ribu hingga 500 ribu perbulan. Itupun kadang-kadang dibayarkan 3 bulan sekali. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan tugas dan kewajiban mereka sebagai guru dan tenaga honorer. Dalam UUD 1945, tugas guru adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Guru mencerdaskan anak-anak bangsa, akan tetapi nasib guru tidak dipikirkan. Hal ini tidak adil, mereka seharusnya sejahtera, agar dalam mendidik mereka bersemangat” tutur Ayah Didi. (Dimas/RDW)

Facebook Comments