Jakarta, KPonline – Berkolaborasi dengan Muhammadiyah dan elemen masyarakat sipil yang lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menyuarakan sikap kritisnya terhadap omnibus law. Pernyataan ini disampaikan di Kantor PP Muhammadiyah, selengkapnya
Janji Mencetak Tenaga Kerja Kompeten, Ada Kekhawatiran: Jangan Sampai Peserta Magang Mengisi Posisi Pekerja dengan Perlindungan yang Berbeda Purwakarta, KPonline-Program Magang Nasional digadang-gadang menjadi jembatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Kategori: Dari Redaksi
Pembahasan Omnibus Law Jangan Sekedar Jadi Penggugur Kewajiban
Jakarta, KPonline – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengundang pimpinan serikat pekerja untuk hadir dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (29/1/2020). Disebutkan, bahwa agenda dalam rapat tersebut adalah Omnibus selengkapnya
Penolakan Omnibus Law Terus Meluas, Tak Bisa Dihentikan
Jakarta, KPonline – Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Serang melakukan aksi unjuk rasa untuk menyuarakan penolakan terhadap omnibus law, Selasa (28/1/2020). Aksi ini dipusatkan di Kantor Bupati dan DPRD selengkapnya
Sebagai Anggota DPR, Obon Tabroni Tetap Loyal Menyuarakan Aspirasi Kelas Pekerja
Purwakarta, KPonline – “Dalam proses penyusunan draf Omnibus Law berkaitan dengan RUU Cipta Lapangan Kerja, hampir 170 orang tim yang dibentuk, buruh tidak dilibatkan,” ucap Obon Tabroni selaku anggota Komisi selengkapnya
Antisipasi Virus Corona, Morowali Hentikan TKA dari China
Kendari,KPonline – PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, di kabarkan menghentikan penerimaan tenaga kerja asing (TKA) asal China guna mengantisipasi merebaknya virus Corona. Sementara 3,000 tenaga selengkapnya
Bukan Tanpa Alasan Buruh Tolak Omnibus Law yang Bikin Galau
Jakarta, KPonline – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan apa yang menjadi dasar penolakan serikat pekerja terhadap omnibus law. Padahal, sejauh ini pemerintah mengklaim belum menyebarkan draft selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.





