Jakarta, KPonline – Deputi Direktur Advokasi dan Relawan Jamkeswatch Indonesia, Heri Irawan mengatakan bantuan yang ditawarkan perusahaan asuransi asal China, Ping An Insurance untuk memperbaiki sistem informasi dan teknologi (IT) milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah sebuah jebakan yang sangat berbahaya bagi keamanan bangsa Indonesia.
menurut Heri ada potensi bahwa data-data kesehatan masyarakat Indonesia bisa disimpan oleh negara tirai bambu tersebut dan akan sangat mudah untuk disalah gunakan. Terlebih peserta BPJS Kesehatan terbilang cukup banyak. Data per 30 Juni 2019 mencatat peserta BPJS Kesehatan sebanyak 222,5 juta jiwa.
Seharusnya Pemerintah tidak boleh tergantung kepada negara lain, apalagi dalam sistem IT BPJS kesehatan yang menyimpan data data peserta yang cukup banyak, seharusnya data itu dirahasiakan dan dilindungi dari asing.
“Kita bisa melihat beberapa negara yang terjebak dari pinjaman Cina seperti Srilanka akhirnya menyerahkan pelabuhan Hambantota Port sebagai bagian pelunasan utang mereka ke China.” Tutur Heri kepada media pada Senin (25/8/19)
Negara-negara miskin dan berkembang terpikat oleh tawaran pinjaman murah dari China demi membangun proyek-proyek infrastruktur. Kemudian, ketika negara bersangkutan tak mampu memenuhi jadwal pembayaran utangnya, Beijing akan menuntut konsesi atau ganti-rugi lainnya sebagai bentuk penghapusan utang.
Proses ini dikenal sebagai diplomasi jebakan utang.
Apalagi saat ini Indonesia juga sudah memiliki utang kepada Negara Tirai Bambu yang cukup besar, jangan sampai negara kita seperti negara negara lain yang sudah terjebak oleh cina.
Beberapa Negara seperti Malaysia, India dan Negara Eropa menolak bantuan dari Cina lantaran mereka takut malah terjebak dan terperangkap. Anehnya Luhut malah doyan banget minta bantuan dari Cina, minta pinjaman dari China, seakan akan semua masalah yang terjadi di Indonesia solusinya adalah Cina.
Padahal, masalah defisit yang dialami oleh BPJS Kesehatan bisa diselesaikan tanpa harus melakukan bantuan dari Cina, yaitu dengan menaikkan iuran untuk kelompok peserta penerima bantuan iuran(PBI) juga meningkatkan jumlah peserta baik dalam sektor PPU ataupun dalam sektor PBPU mandiri.
BPJS Kesehatan jangan malah mempersulit masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan, semisal harus menggunakan nomor rekening. Di pelosok kampung dan dusun masyarakat yang kelas menengah ke bawah, dengan kesadaran sendiri yang mampu mendaftar sebagai peserta dengan manfaat kelas 3 ternyata banyak yang tidak memiliki nomor rekening.
Pemerintah seharusnya tanggap dan jangan membiarkan campur tangan asing untuk mengelola jaminan sosial, bukankah jaminan sosial adalah kewajiban negara pada warganya sebagaimana amanah Undang-undang? Atau sedemikian lemahkan negara ini hingga harus bergantung di ketek negara lain?
Solusi paling dekat mengatasi kegagalan BPJS Kesehatan dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional adalah ganti Direksi!!!.
(Editor : Mas Iip)
