Roni Febrianto, S.T., M.Fil, Wakil Presiden KSPI Bidang Jaminan Sosial dan Wakil Ketua Umum PP SPDT-FSPMI Periode 2026–2031
Jakarta, KPonline-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional yang lahir dari semangat memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini juga menjadi bagian penting dalam strategi percepatan penurunan angka stunting yang masih menjadi tantangan besar pembangunan nasional.
Landasan hukum pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 menjadi titik awal hadirnya tata kelola gizi nasional yang lebih terstruktur. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengatur tata kelola penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan program di seluruh Indonesia.
Secara konsep, MBG adalah kebijakan yang sangat baik. Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, koperasi, UMKM, dan berbagai pelaku usaha pangan di daerah.
Namun demikian, keberhasilan sebuah program besar tidak hanya ditentukan oleh niat baik pemerintah, melainkan juga oleh kualitas tata kelola, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Pelaksanaan Program dan Tantangan di Lapangan
Sejak mulai diimplementasikan secara bertahap pada Januari 2025, Program MBG telah menjangkau jutaan penerima manfaat melalui ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
Dalam perkembangannya, BGN terus memperluas cakupan layanan hingga puluhan ribu titik dapur MBG. Namun ekspansi yang sangat cepat tersebut juga memunculkan berbagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.
1. Permasalahan Tata Kelola
Tantangan terbesar yang muncul adalah persoalan tata kelola dan pengawasan internal.
Munculnya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa serta dugaan praktik manipulasi perizinan operasional SPPG menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal masih memerlukan penguatan yang signifikan.
Selain itu, membengkaknya jumlah dapur MBG di luar perencanaan awal juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas proses verifikasi, validasi, dan pengawasan administrasi yang dilakukan selama ini.
Program sebesar MBG tentu akan menjadi sasaran berbagai kepentingan ekonomi. Karena itu, sistem pencegahan korupsi harus dibangun sejak awal dengan prinsip transparansi penuh dan pengawasan berlapis.
2. Kendala Anggaran dan Operasional
Di sejumlah daerah, operasional SPPG sempat terganggu akibat keterlambatan pencairan dana operasional. Kondisi ini berpotensi mengganggu kontinuitas layanan kepada penerima manfaat.
Di sisi lain, tekanan terhadap fiskal negara juga mengharuskan pemerintah melakukan berbagai penyesuaian anggaran. Situasi tersebut menuntut perencanaan keuangan yang lebih matang agar program tetap berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
Keberlanjutan program harus menjadi prioritas utama karena MBG menyangkut kebutuhan dasar jutaan anak Indonesia.
3. Keamanan Pangan dan Kualitas Gizi
Persoalan yang paling mendapat perhatian publik adalah munculnya kasus keracunan makanan di berbagai daerah.
Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan program. Standar higiene, sanitasi, penyimpanan bahan makanan, distribusi, hingga kualitas sumber daya manusia pengelola dapur harus diawasi secara ketat.
Selain keamanan pangan, kualitas menu juga perlu terus dievaluasi. Pemenuhan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) tidak hanya ditentukan oleh jumlah kalori, tetapi juga keseimbangan antara protein, vitamin, mineral, sayuran, buah-buahan, dan sumber gizi lainnya.
Program MBG tidak boleh sekadar menjadi program pemberian makanan, tetapi harus benar-benar menghasilkan dampak perbaikan status gizi masyarakat.
4. Distribusi dan Ketepatan Sasaran
Tantangan berikutnya adalah aspek distribusi dan pemerataan layanan.
Masih ditemukan keterlambatan distribusi makanan di beberapa wilayah, sementara pada saat yang sama terdapat daerah-daerah terpencil dan wilayah 3T yang belum mendapatkan akses pelayanan secara optimal.
Ke depan, pemerintah perlu memastikan bahwa perluasan program lebih memprioritaskan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan sehingga tidak terjadi ketimpangan pelayanan antara daerah perkotaan dan daerah tertinggal.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Sebagai program dengan anggaran yang sangat besar, MBG harus dikelola secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik.
Pengawasan internal melalui Satuan Pengawas Internal (SPI), Inspektorat, Komite Audit, dan Komite Manajemen Risiko perlu diperkuat. Di sisi lain, pengawasan eksternal oleh BPK, BPKP, Kementerian Keuangan, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media massa, dan masyarakat umum harus diberikan ruang yang luas.
Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, laporan program dan laporan keuangan BGN seharusnya dipublikasikan secara berkala kepada masyarakat, baik melalui media nasional maupun melalui website resmi BGN.
Keterbukaan informasi merupakan salah satu instrumen paling efektif untuk mencegah penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Empat Fokus Perbaikan
Agar tujuan mulia Program Makan Bergizi Gratis dapat tercapai secara optimal, setidaknya terdapat empat fokus utama yang perlu segera diperkuat:
1. Penguatan sistem pengawasan dan pencegahan korupsi pada seluruh rantai pelaksanaan program.
2. Peningkatan standar keamanan pangan dan pengendalian mutu makanan secara nasional.
3. Perbaikan sistem distribusi dan pemerataan layanan hingga menjangkau wilayah 3T secara optimal.
4. Peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik terkait penggunaan anggaran dan capaian program.
Penutup
Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa. Program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menurunkan angka stunting, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Karena itu, seluruh pihak harus memastikan bahwa program ini terlindungi dari praktik korupsi, pemborosan anggaran, ketidaktepatan sasaran, maupun lemahnya pengawasan.
Dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang kuat, serta transparansi yang memadai, Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi warisan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi generasi Indonesia di masa depan.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com