Purwakarta, KPonline-Narasi yang menyebut banyak pabrik tutup karena buruh menuntut upah layak dinilai tidak tepat. Dari berbagai data yang dihimpun. Baik itu dari kalangan pengusaha, pemerintah, ekonom, bahkan hingga lembaga independen menunjukkan bahwa penutupan pabrik dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) umumnya dipicu oleh kombinasi persoalan struktural yang jauh lebih kompleks.
Sejumlah faktor itu antara lain adalah melemahnya permintaan pasar, kenaikan harga bahan baku impor akibat pelemahan nilai tukar rupiah, biaya energi yang tinggi, membanjirnya produk impor, suku bunga kredit yang mahal, hingga perubahan teknologi dan efisiensi produksi.
Bahkan, survei APINDO sendiri terhadap lebih dari 350 perusahaan menunjukkan bahwa penurunan permintaan pasar menjadi penyebab terbesar pengurangan tenaga kerja, yakni sebesar 69 persen. Faktor berikutnya adalah kenaikan biaya produksi (43 persen), perubahan regulasi ketenagakerjaan termasuk penyesuaian upah minimum (33 persen), tekanan barang impor (21 persen), serta otomatisasi dan perkembangan teknologi (20 persen).
Dengan kata lain, penyesuaian upah sesuai kebutuhan hidup layak hanyalah sebuah opini sesat dan bukan penyebab tunggal tutupnya sebuah pabrik atau perusahaan.
Senada dengan itu, dikutip dari detikfinance, Kementerian Perindustrian pun menyebut industri manufaktur saat ini menghadapi tekanan dari sisi produksi maupun permintaan. Dari sisi produksi, industri dibebani kenaikan harga bahan baku impor akibat pelemahan rupiah, gangguan pasokan listrik di sejumlah daerah, serta meningkatnya biaya produksi. Sementara dari sisi permintaan, daya beli masyarakat yang melemah membuat penjualan industri ikut menurun.
Kemudian, INDEF (Institute for Development of Economics and Finance), sebuah lembaga riset independen dan otonom yang berdiri pada bulan Agustus 1995 di Jakarta. Lembaga yang berfokus pada kajian, analisis data, dan advokasi kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan mengingatkan bahwa industri manufaktur Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil.
“Kenaikan harga energi dunia secara langsung meningkatkan biaya produksi dan logistik sehingga menekan margin perusahaan. Dalam kondisi tersebut, perusahaan cenderung mengurangi kapasitas produksi, menunda ekspansi, bahkan melakukan efisiensi tenaga kerja apabila tekanan berlangsung lama,” menurut INDEF.
Sementara itu, analisis KONTAN pun menilai persoalan utama manufaktur Indonesia adalah tingginya cost of doing business. Dunia usaha masih menghadapi biaya logistik yang mahal, harga energi yang belum kompetitif, bunga kredit yang tinggi, serta regulasi yang kerap berubah sehingga mengurangi daya saing industri nasional. (PT. Kontan Grahanusa Mediatama)
Kasus penutupan PT Samwon di Jepara juga menunjukkan bahwa alasan penutupan pabrik lebih banyak berkaitan dengan persoalan bisnis. Manajemen menyebut perusahaan mengalami kerugian selama lima tahun akibat menurunnya pesanan, sedangkan Dinas Ketenagakerjaan mengemukakan adanya persoalan produktivitas yang menyebabkan keterlambatan pengiriman. Perbedaan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penyebab tutupnya pabrik tidak dapat disederhanakan hanya pada persoalan upah pekerja.
Perlu diketahui, sebetulnya upah yang layak justru merupakan investasi untuk meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan daya beli pekerja. Tantangan terbesar industri Indonesia saat ini adalah bagaimana menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif melalui perbaikan infrastruktur logistik, kepastian regulasi, penguatan industri dalam negeri, pengendalian impor yang tidak sehat, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja.
Karena itu, menyimpulkan bahwa banyak pabrik tutup semata-mata akibat tuntutan kesejahteraan buruh merupakan pemburaman terhadap persoalan sesungguhnya yang jauh lebih kompleks.
Singkatnya, merujuk dari fakta diatas menunjukkan bahwa penutupan pabrik umumnya dipengaruhi oleh kombinasi kondisi pasar, biaya produksi, daya saing industri, serta dinamika ekonomi global yang saling berkaitan.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
