Prabowo Copot Purbaya, Suahasil Nazara Jadi Menteri Keuangan

Jakarta, KPonline – Presiden RI Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan, Senin (14/9/2026). Sebagai penggantinya, Prabowo menunjuk Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebagai Bendahara Negara.

Pergantian tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 97/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode 2024–2029.

Suahasil resmi dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan.

“Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Suahasil saat membacakan sumpah.

Suahasil bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Ia telah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019, saat Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Joko Widodo. Posisi tersebut kembali dipercayakan kepadanya pada pemerintahan Prabowo–Gibran sejak Oktober 2024.

Pria kelahiran Jakarta, 23 November 1970, tersebut merupakan ekonom dan akademisi. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1994 dan Master of Science dari Cornell University, Amerika Serikat, pada 1997.

Selain mengajar di Universitas Indonesia, Suahasil pernah menjadi Koordinator Pokja Kebijakan TNP2K pada 2010–2015 serta anggota Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013–2014.

Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025, menggantikan Sri Mulyani. Sebelumnya, ia merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pergantian ini menjadi perhatian karena terjadi ketika Purbaya baru sekitar satu tahun memimpin Kementerian Keuangan. Hingga kini, pemerintah belum menyampaikan secara terbuka alasan Presiden Prabowo memberhentikan Purbaya.

Kini, Suahasil Nazara menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas fiskal, kredibilitas APBN, serta memastikan kebijakan keuangan negara tetap berjalan di tengah berbagai agenda ekonomi pemerintahan Prabowo–Gibran.