Batam,KPonline – Pertamina resmi merilis harga Pertalite di seluruh provinsi se-Indonesia. Dari daftar tersebut, ternyata Batam, Provinsi Riau dan Riau nilai jual Pertalite tertinggi dibandingkan provinsi-provinsi di Pulau Jawa, Kalimantan, bahkan di Papua. Di ketiga daerah ini harga resmi pertamina sebesar Rp 8000,- sementara di Papua hanya Rp 7800,-
Perbedaan ini di karenakan akibat harga dasar yang berbeda serta kebijakan pemerintah yang menambahkannya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
Dalam release pertamina di ketahui harga dasar pertalite di Batam sebesar Rp 7272,73 dan pajak sebesar Rp 727,27 sementara di daerah Papua dan Indonesia timur lainnya harga dasar pertalite sebesar 6638.30.
Baca Juga :
Hentikan Politik Upah Murah dan Tolak Kenaikan Sembako, BBM, dan TDL
Menyakitkan, BBM Premium Mulai Hilang Dari Peredaran
Harga TDL dan BBM Naik, Kemana Hilangnya Subsidi Untuk Kami
Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman angkat bicara terkait kebijakan perbedaan harga bahan bakar pertalite di Riau dengan daerah lainnya, hingga membuat publik bertanya-tanya.
“Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan itu sudah disetujui oleh kedua belah pihak, yakni pemprov dan DPRD,” ungkapnya, Sabtu, 20 Januari 2018 di kutip dari riaugreen
Dana tersebut, lanjutnya, dimasukkan ke APBD dan digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur meskipun pembangunan belum maksimal.
“Jadi, aliran dananya bukan kepada individu, dalam hal ini Gubernur Riau,” tambahnya.
Meski demikian, politisi yang akrab di sapa Dedet ini, akan berupaya untuk menurunkan harga pertalite. Antara lain dengan cara meminta Dispenda Riau agar melakukan pengkajian menurunkan harga pertalite ini.
Langkah ini, menurut Dedet, bisa meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi pertalite, karena harganya yang tidak terlalu jauh dari premium.
“DPRD menginginkan pertalite turun, kalau turun diharapkan peminat banyak dan omset menaik, misalnya harga pertalite 7700, pajak yang diterima Rp.700, omset 10 juta liter pertahun itu 7 M. Kalau harga 7350, pajak yang diterima Rp 350, omset meningkat dari 10 menjqdi 30 juta liter pertahun, yakni 10.5 M. lni kan lebih tinggi hasilnya, dan masyarakat menengah terbantu, ini yang sedang kita kaji minat masyarakat itu,” jelas politisi Demokrat ini.
Untuk itu, Dedet menghimbau masyarakat Riau untuk bersabar mengenai kebijakan pajak pertalite 10 persen ini, karena pihaknya sedang berupaya.
“Sabar, ini sedang simulasi, karena banyak faktor yang harus di perhitungkan,” tutupnya.(Ete)
