Upah Buruh Kepri 2021 Tak Naik, Buruh Siapkan Aksi Unjuk Rasa

  • Whatsapp
Pjs Gubernur Kepri Bahtiar

Tanjungpinang, KPonline – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan tidak menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Mangara Simarmata pada Jumat mengatakan bahwa pemerintah provinsi menetapkan UMP tahun 2021 sama dengan UMP tahun 2020 sebesar Rp3.005.460 per bulan.

Bacaan Lainnya

“UMP 2021 sudah diteken oleh Pjs Gubernur. Selain memperhatikan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, keputusan ini juga mengacu pada rekomendasi yang disampaikan oleh DPP (Dewan Pengupahan Provinsi),” kata Mangara di kutip dari Antara

Sementara itu Elemen buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) tegas menolak Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang menyatakan nilai upah minimum 2021 sama dengan nilai upah minimum 2020. Rencananya mereka akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kepri

Di Jakarta, presiden KSPI, Said Iqbal menyatakan, buruh Indonesia menolak surat edaran terebut, maka pihaknya akan meminta Gubernur untuk tidak mengikuti Surat Edaran Menaker tersebut.

Kami meminta kepada Gubernur sebagai pihak yang menetapkan upah minimum tidak mengikuti Surat Wdaran yang meminta tidak ada kenaikan upah minimum di Provinsi atau kabupaten/kota,” kata Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/10).

Argumentasinya, lanjut Said Iqbal, ini bukan kali pertama Indonesia mengalami resesi ekonomi yang dikaitkan dengan kenaikan upah minimum. Tahun 1998 misalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia minus di kisaran 17,6%. Sedangkan angka inflasi mendekati 78%.

“Serikat buruh yang ada satu itu, bersama pemerintah dan organisasi pengusaha bersepakat untuk tidak menaikkan upah minimum di tengah resesi. Tetapi memudian terjadi perlawanan yang keras dan masif dari buruh untuk menolak keputusan upah tidak naik tersebut,” ujarnya.

“Tetapi kesepakatan itu tidak mewakili aspirasi yang berkembang di tingkat pabrik. Terjadilah aksi besar-besaran yang meluas di semua daerah. Presiden Habibie kemudian mengambil keputusan menaikkan upah minimum sebesar kurang lebih 16%,” imbuh dia.(Ali Gani)

Pos terkait