Purwakarta, KPonline-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mengabulkan gugatan buruh terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat Tahun 2026 sempat menghadirkan harapan baru bagi kaum buruh Jawa selengkapnya
Janji kepada Buruh Kini Dipertaruhkan, Mengapa Pergantian Menkeu Terjadi Saat Kajian Pajak JHT Belum Tuntas? Jakarta, KPonline-Sebuah pertanyaan kini menggantung di kalangan pekerja setelah Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari kursi selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Tag: FSPMI Purwakarta
Kapolres Purwakarta yang Baru Jalin Silaturahmi dengan KC FSPMI Purwakarta
Purwakarta, KPonline-Kepemimpinan di Polres Purwakarta resmi berganti. Jabatan Kapolres Purwakarta diserahterimakan dari AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya kepada AKBP Febri Nurzam dalam upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapolres selengkapnya
Polemik UMSK 2026 Jawa Barat Belum Berakhir, Gubernur Ajukan Banding atas Putusan PTUN Bandung
Bandung, KPonline–Polemik penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 di Jawa Barat tampaknya masih akan berlanjut. Setelah gugatan yang diajukan oleh kalangan buruh dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara selengkapnya
Memahami Delapan Hak Dasar Pekerja
Purwakarta, KPonline-Disetiap produk yang dihasilkan dalam dunia industri, ada peran pekerja yang menjadi penggerak utama. Namun, kesejahteraan pekerja tidak cukup hanya diukur dari kesempatan bekerja. Pekerja juga memiliki hak-hak dasar selengkapnya
Mengapa Persoalan Ketenagakerjaan Tak Pernah Selesai? Outsourcing dan Upah Layak Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Purwakarta, KPonline-Persoalan ketenagakerjaan di Indonesia seolah tak pernah benar-benar menemukan titik akhir. Pergantian pemerintahan, perubahan regulasi, hingga berbagai putusan pengadilan belum mampu menghapus dua persoalan klasik yang terus menjadi sumber selengkapnya
Pesangon 0,5 Kali Dinilai Menzalimi Buruh, Said Iqbal Minta Pesangon Satu Kali Ketentuan
Jakarta, KPonline-Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, melontarkan kritik keras terhadap masih berlakunya praktik pembayaran pesangon hanya 0,5 kali ketentuan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.