Jakarta, KPonline–Konferensi Multi-Pemangku Kepentingan tentang Tanggapan Indonesia terhadap Perubahan Iklim yang diselenggarakan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di AONE Hotel Jakarta, Senin (2/11/2026), menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas arah kebijakan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim.
Salah satu pemaparan dalam konferensi tersebut disampaikan oleh Ibu Yuke dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam paparannya, ia menjelaskan perspektif perencanaan pembangunan nasional dalam menghadapi perubahan iklim, termasuk bagaimana agenda transisi menuju ekonomi hijau perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan Indonesia.
Pembahasan ini menjadi penting karena perubahan iklim membawa konsekuensi luas terhadap berbagai sektor, termasuk industri, ketenagakerjaan, dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan penanganan perubahan iklim perlu dirancang secara terintegrasi agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan seiring dengan kepentingan sosial dan ekonomi.
Dalam konteks ketenagakerjaan, konsep Just Transition atau transisi yang adil menjadi salah satu perhatian penting. Perubahan menuju ekonomi rendah karbon harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pekerja, terutama terkait keberlangsungan lapangan pekerjaan, peningkatan keterampilan, perlindungan sosial, dan penciptaan pekerjaan layak.
Pemaparan dari Bappenas ini memberikan perspektif mengenai pentingnya perencanaan dan koordinasi antarlembaga dalam memastikan agenda perubahan iklim dapat diterapkan melalui kebijakan pembangunan yang memperhatikan berbagai kepentingan.
Bagi KSBSI sebagai penyelenggara konferensi, keterlibatan Bappenas menjadi bagian penting dalam membangun dialog antara pemerintah dan gerakan serikat buruh. Dengan demikian, suara pekerja diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan transisi ekonomi dan lingkungan.
Konferensi ini juga menjadi ruang bagi serikat pekerja/serikat buruh untuk menyampaikan pandangan serta memperkuat pemahaman mengenai tantangan perubahan iklim. Sebab, keberhasilan transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya diukur dari aspek lingkungan, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan pekerja tetap mendapatkan perlindungan dan kesempatan kerja yang layak.
Melalui forum ini, KSBSI mendorong agar komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh terus diperkuat sehingga agenda Just Transition dapat diwujudkan secara konkret dan tidak berhenti sebatas wacana.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com