Bandung Barat, KPonline – Kami para perempuan, mungkin bagi sebagian orang ada yang mengatakan, bahwa kaum perempuan adalah kaum yang lemah, tidak bisa apa – apa, ketika ketidakadilan menimpa kami.
Tapi kami perempuan yang tergabung menjadi anggota FSPMI, memilih untuk turut serta berjuang demi hak – hak kami yang akan dikebiri oleh yang mengatasnamakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Hak cuti kami ketika melahirkan selama 12 minggu, sebagaimana keputusan ILO saja dengan konvensi 183 nya, minta untuk dirativikasi atau dikurangi menjadi 14 minggu saja. Yang lebih parah lagi dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja malah akan dihapus.
Apa iya kami perempuan hanya sapi perah yang dibutuhkan tenaganya saja, tetapi ketika kami melahirkan, kami gugur kandungan, kami tidak punya hak untuk istirahat.
Menurut kami hal ini tentu tidak, sekali lagi tidak dan kami siap melawan tolak RUU Omnibus Law yang akan menyengsarakan perempuan.
Hari ini, 18 maret 2020, kami perempuan FSPMI dan buruh lainya di KBB, berada digaris depan menyuarakan penolakan atas mau di berlakukannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Kami ikut longmarch di antara ratusan buruh laki – laki menuju gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat, kami ingin masyarakat tahu kalau kami perempuan masih ada yang berjuang menyuarakan hak-hak kami yang akan dikebiri.
Hai kaum perempuan, yang masih diam disana, yang masih berdiam karena arogansi kapitalis jangan kau titipkan nasibmu, mari berjuang bersama kami.
Sebagai bagian daripada upaya lain para buruhpun membuat petisi, berupa tanda tangan penolakan terhadap RUU Omnibus Law, dengan bubuhan tandatangan dalam kain warna putih yang telah di sediakan oleh para koorlap.
Kami buruh perempuan berharap tanda tangan petisi dari Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat dan Kadisnakertras serta Bupati ini bisa menjadi bukti kepada DPR RI dan pemerintah pusat agar RUU Omnibus Law ini tidak disahkan.
Kapan lagi, siapa lagi, kalo bukan kita yang memperjuangkan hak hak kita sebagai perempuan. (Inces)
