Ada sesuatu yang lucu sekaligus menyedihkan dari pidato soal rumah buruh beberapa waktu lalu.
Di tengah harga tanah yang makin tidak masuk akal, gaji yang jalannya ngesot, dan PHK yang datang seperti notifikasi pinjol, solusi yang ditawarkan pemerintah justru begini:
“Kalau 20 tahun belum lunas ya 25 tahun. Kalau belum bisa ya 30 tahun. Kalau belum lunas juga ya 40 tahun.”
Saya membayangkan seorang buruh membeli rumah di umur 25 tahun. Lalu dia baru lunas ketika anaknya mungkin sudah kerja, rambutnya sudah putih, dan lututnya sudah bunyi tiap naik tangga.
Rumahnya memang milik sendiri. Tapi separuh hidupnya juga ikut jadi milik bank.
Yang menarik, negara tampaknya tidak melihat ada masalah pada harga rumah itu sendiri. Tidak ada kemarahan terhadap mafia tanah. Tidak ada gebrakan serius terhadap spekulan properti yang bikin harga tanah naik lebih cepat daripada kenaikan gaji buruh.
Karena kalau pemerintah benar-benar mau menyelesaikan krisis perumahan, mestinya yang ditekan itu harga tanah dan biaya hidup, bukan memperpanjang umur utang rakyat.
Tapi kita hidup di negeri yang aneh. Ketika rumah makin mahal, solusi yang muncul bukan:
- “harga rumah harus diturunkan,”
- atau “tanah jangan dimonopoli developer,”
melainkan:
“tenang, cicilannya kita kecilkan dengan cara bikin kamu ngutang lebih lama.”
Jenius.
Logika ini mirip orang kelaparan lalu diberi sendok lebih panjang supaya makannya terasa lebih pelan.
Masalah affordability akhirnya diakali lewat tenor. Seolah persoalannya cuma ada di besar cicilan bulanan, bukan pada sistem perumahan yang memang sudah rusak dari hulunya.
Padahal siapa yang paling bahagia kalau tenor jadi 40 tahun?
Bank.
Developer.
Bukan buruh.
Developer tetap bisa jual rumah mahal. Bank bisa menikmati bunga puluhan tahun. Sementara buruh? Ya bekerja lebih lama supaya tidak telat bayar cicilan.
Hubungan buruh dengan rumah akhirnya bukan lagi soal hak hidup layak, tapi kontrak utang jangka panjang.
Yang bikin makin ironis, semua ini diumumkan saat Hari Buruh.
Hari yang mestinya dipakai untuk membicarakan:
- upah layak,
- penghapusan outsourcing,
- jaminan kerja,
- pengendalian harga kebutuhan pokok,
- dan perlindungan dari PHK.
Tapi yang muncul justru skema agar buruh bisa tetap membeli rumah meski daya belinya sebenarnya tidak cukup.
Artinya negara secara tidak langsung mengakui:
“iya, gaji buruh memang nggak cukup. Jadi solusinya bukan gajinya dinaikkan, tapi utangnya diperpanjang.”
Lalu ada lagi ide membangun rusun dekat kawasan industri. Sekilas terdengar bagus. Ada daycare, sekolah, transportasi, rumah sakit.
Tapi kalau dipikir-pikir, konsep ini juga menyeramkan.
Karena buruh akhirnya dirancang hidup dalam ekosistem yang semuanya berputar di sekitar kerja:
bangun dekat pabrik, naik transportasi ke pabrik, tinggal di kawasan industri, lalu pulang untuk besok kerja lagi.
Buruh seperti sedang didesain menjadi manusia shift permanen.
Dan di tengah semua itu, akar masalah tetap nggak disentuh:
tanah dikuasai segelintir orang, properti dijadikan alat spekulasi, dan rumah berubah dari kebutuhan dasar menjadi instrumen bisnis.
Maka jangan heran kalau generasi sekarang mulai merasa memiliki rumah itu bukan lagi cita-cita, tapi proyek finansial seumur hidup.
Rumah yang dulu simbol kestabilan, sekarang malah jadi tanda seseorang berhasil bertahan dalam perlombaan utang paling panjang.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
