Purwakarta, KPonline-Di era media sosial, citra seorang pemimpin sering kali dibangun melalui potongan-potongan video yang menampilkan aksi turun ke lapangan, membagikan bantuan, atau menyambangi rumah warga miskin. Konten semacam ini memang mudah menarik simpati publik. Namun, pertanyaan yang patut diajukan adalah apakah konten tersebut benar-benar mencerminkan kondisi yang sesungguhnya?
Bayangkan sebuah daerah yang memiliki 100.000 kepala keluarga miskin. Dari jumlah tersebut, pemerintah daerah hanya memberikan bantuan langsung kepada 1.000 kepala keluarga, atau sekitar 1 persen dari keseluruhan warga miskin.
Lalu, bantuan itu direkam dengan kamera dari berbagai sudut, diunggah ke media sosial, dipromosikan secara masif, dan terus diulang hingga membentuk persepsi bahwa pemerintah telah bekerja luar biasa dalam mengatasi kemiskinan.
Padahal, faktanya masih ada 99.000 kepala keluarga yang belum tersentuh bantuan yang sama.
Di sinilah letak persoalannya. Publik akhirnya lebih mengenal narasi keberhasilan dibandingkan kenyataan di lapangan. Kemiskinan yang seharusnya menjadi persoalan struktural berubah menjadi materi konten yang menguntungkan secara politik.
Tentu, membantu 1.000 keluarga tetap merupakan langkah yang patut diapresiasi. Tidak ada yang salah dengan menolong masyarakat. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika bantuan kepada sebagian kecil masyarakat dipresentasikan seolah-olah seluruh persoalan telah selesai.
Pencitraan semacam ini berpotensi menyesatkan opini publik. Masyarakat yang hanya melihat potongan video dapat mengira bahwa seluruh warga miskin telah memperoleh perhatian, padahal mayoritas masih menunggu kebijakan yang lebih menyeluruh.
Seorang pemimpin seharusnya tidak hanya mengejar popularitas melalui tayangan yang viral, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan publik menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Ukuran keberhasilan bukanlah banyaknya video yang ditonton jutaan kali, melainkan seberapa besar angka kemiskinan benar-benar menurun dan kesejahteraan rakyat meningkat.
Demokrasi membutuhkan pemimpin yang bekerja berdasarkan data, bukan sekadar membangun persepsi. Sebab, kamera memang bisa merekam seribu keluarga yang dibantu, tetapi data tidak bisa berbohong bahwa masih ada puluhan ribu keluarga lain yang belum mendapatkan perhatian.
Pada akhirnya, rakyat membutuhkan kebijakan yang adil dan menyeluruh, bukan sekadar narasi yang indah di layar gawai. Sebab jika popularitas dibangun di atas penderitaan rakyat yang belum terselesaikan, maka yang tumbuh bukanlah kepercayaan, melainkan kekecewaan.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
