Bandung, KPonline-Penguatan organisasi dan pemerataan struktur hingga ke seluruh kabupaten/kota menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat yang diselenggarakan di Lembang, Bandung. Rabu (16/9/2026).
Dalam pemaparannya, Sekretaris DPW FSPMI Jawa Barat, Dede Rahmat, menekankan pentingnya membangun komunikasi dan kebersamaan antar pengurus agar organisasi semakin solid serta mampu menjalankan program kerja secara lebih terarah.
Dede mengungkapkan, forum Rakerwil tidak hanya menjadi momentum untuk berkumpul (Bersilaturahmi), tetapi juga harus menghasilkan program kerja yang dapat dijalankan secara nyata di berbagai wilayah.
“Walaupun hari ini kita berkumpul bersama, tetapi nanti harus tetap ada program kerja yang jelas. Kita harus berbicara tentang apa yang bisa dilakukan dan bagaimana program tersebut dijalankan di tempat masing-masing,” ujar Dede.
Ia pun menyampaikan apresiasi terhadap semakin aktifnya jajaran pengurus dan perangkat organisasi FSPMI di Jawa Barat. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dibandingkan periode sebelumnya.
Dimana, kata Dede, pada periode sebelumnya hanya sebagian pengurus yang terlihat aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Namun, saat ini aktivitas organisasi dinilai semakin terlihat diberbagai wilayah.
Kemudian, Dede juga menyoroti pentingnya publikasi kegiatan organisasi melalui media. Menurutnya, kehadiran media dalam berbagai kegiatan DPW membantu menunjukkan kepada publik maupun jajaran organisasi di tingkat pusat bahwa FSPMI Jawa Barat terus menjalankan aktivitasnya.
“Kalau dulu setiap kegiatan DPW Jawa Barat tidak terlalu terekspos di media, hari ini kehadiran media membuat kegiatan kita terlihat. Alhamdulillah, baik DPP maupun jajaran lainnya bisa melihat bahwa DPW FSPMI Jawa Barat itu ada dan terus bekerja,” katanya.
Selain itu, Dede menjelaskan, saat ini FSPMI Jawa Barat memiliki sembilan KC yang membawahi wilayah kerja di sejumlah kabupaten dan kota.
“Dengan luasnya wilayah Jawa Barat, satu KC dalam praktiknya dapat membawahi lebih dari satu kabupaten/kota”. Ia mencontohkan sejumlah wilayah seperti Cirebon Raya dan Bandung Raya yang memiliki cakupan wilayah cukup luas.
Dengan kondisi tersebut, menurut Dede, menunjukkan bahwa jumlah KC tidak semata-mata menggambarkan luas cakupan organisasi. Setiap KC memiliki tanggung jawab untuk memastikan organisasi tetap berjalan dan berkembang di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
Jawa Barat sendiri memiliki 27 kabupaten/kota. Dalam pemaparan tersebut disebutkan bahwa struktur organisasi FSPMI telah mencakup sebagian besar wilayah tersebut, sementara beberapa kabupaten/kota masih menjadi pekerjaan rumah untuk pengembangan struktur organisasi.
Karena itu, Dede berharap pengurus DPW bersama KC dapat terus melakukan penguatan organisasi, termasuk membangun struktur di wilayah yang belum terjangkau secara optimal.
Dede juga menegaskan, penguatan organisasi tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak. “DPW, KC, hingga perangkat organisasi di tingkat bawah perlu bekerja bersama untuk memastikan program berjalan dan struktur semakin kuat,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar pengurus saling memberikan dukungan, termasuk kepada KC yang masih membutuhkan penguatan secara organisasi maupun fasilitas.



