Surabaya, KPonline – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia menggelar aksi demonstrasi serentak di berbagai daerah di Indonesia pada Kamis (16/4/2026). Aksi ini menjadi momentum awal untuk memperkuat konsolidasi gerakan buruh menjelang puncak peringatan May Day pada 1 Mei mendatang.
Di tingkat nasional, aksi dipusatkan di Gedung DPR RI, Jakarta. Dalam demonstrasi tersebut, FSPMI mendesak Pemerintah bersama DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru, sebagaimana amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Massa juga menagih komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan sistem outsourcing serta penolakan praktik upah murah.
Di Jawa Timur, aksi dipimpin Ketua DPW FSPMI Jazuli. SH dan diikuti sekitar 1.000 buruh lebih dari berbagai wilayah, di antaranya Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Jember, Lumajang hingga Banyuwangi. Massa mulai berkumpul sejak pukul 11.00 WIB di Frontage Jalan Ahmad Yani, tepatnya di depan Masjid Baitul Haq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, untuk melaksanakan salat Dzuhur berjamaah.
Selanjutnya, massa bergerak menuju Kantor Gubernur Jawa Timur melalui rute Jalan Ahmad Yani, Wonokromo, Raya Darmo, Basuki Rahmat, Embong Malang, Baluran, Bubutan hingga Jalan Pahlawan. Sekitar pukul 14.00 WIB, massa diperkirakan tiba di lokasi untuk menyampaikan aspirasi melalui orasi.
Perwakilan FSPMI Surabaya, Doni Ariyanto selaku Konsulat Cabang (KC), menyebut aksi ini sebagai upaya “memanaskan mesin gerakan” setelah vakum cukup lama dari aksi serentak nasional. Ia menegaskan bahwa tuntutan pra-May Day sejalan dengan agenda utama May Day, yakni mendesak pengesahan UU Ketenagakerjaan baru, penghapusan outsourcing, dan penolakan upah murah.
Menurut Doni, praktik outsourcing di Jawa Timur dinilai semakin marak dan merugikan pekerja. Karena itu, isu tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam aksi kali ini.
Tak hanya isu ketenagakerjaan, FSPMI juga menyoroti persoalan sosial, khususnya akses pendidikan. Mereka menilai sistem penerimaan siswa baru di sekolah negeri masih didominasi kalangan mampu, sehingga anak-anak buruh kerap kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang layak. FSPMI pun mengusulkan peningkatan kuota jalur afirmasi anak buruh dari 5 persen menjadi 10 persen tanpa persyaratan tambahan.
Dari sisi internal, FSPMI mengakui tantangan terbesar adalah memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan kesadaran anggota terhadap pentingnya gerakan kolektif. Pada puncak peringatan May Day nanti, FSPMI menargetkan mampu menggerakkan lebih dari 20.000 buruh di Jawa Timur.
FSPMI berharap seluruh rangkaian aksi berjalan lancar serta mendapat perhatian serius dari pemerintah. Mereka menegaskan bahwa perjuangan buruh tidak hanya untuk kepentingan pekerja, tetapi juga demi kesejahteraan masyarakat luas, khususnya di Jawa Timur.
(Natalia – kontributor Jawa Timur)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
