Surabaya, KPonline – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur menggelar aksi pemanasan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau Mayday yang akan jatuh pada 1 Mei mendatang. Aksi tersebut digelar hari ini (Kamis, 16/04/26) dengan salah satu tuntutan utama yang menjadi sorotan, yakni mendesak Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk menaikkan kuota SPMB jalur afirmasi bagi anak buruh.
Dalam tuntutannya, FSPMI meminta agar kuota jalur afirmasi yang sebelumnya hanya sebesar 5 persen dapat ditingkatkan menjadi 10 persen. Mereka menilai kebijakan ini penting untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anak-anak buruh dalam mengakses pendidikan, khususnya di jenjang SMA dan SMK negeri di Jawa Timur.
Perwakilan FSPMI, Nurrudin Hidayat, menyampaikan bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk keluarga buruh. Menurutnya, selama ini masih banyak anak buruh yang kesulitan menembus sekolah negeri karena keterbatasan jalur dan kuota yang tersedia.
“Kami ingin ada keberpihakan nyata dari pemerintah provinsi. Dengan menaikkan kuota afirmasi menjadi 10 persen, peluang anak buruh untuk mendapatkan pendidikan yang layak akan semakin terbuka,” ujarnya di sela-sela aksi.
Selain itu, FSPMI juga menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukanlah hal baru. Mereka mengingatkan bahwa peningkatan kuota afirmasi ini merupakan bagian dari janji politik Gubernur Khofifah yang pernah disampaikan pada peringatan Mayday 2025 tahun lalu. Oleh karena itu, para buruh berharap janji tersebut segera direalisasikan dalam kebijakan konkret.
Tak hanya soal kuota, FSPMI juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA dan SMK negeri di Jawa Timur. Mereka meminta Dinas Pendidikan agar membuka informasi secara jelas dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat memantau proses seleksi dengan baik.
Menurut Nurrudin, transparansi ini penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti dugaan jual beli bangku sekolah yang kerap menjadi kekhawatiran publik setiap musim penerimaan siswa baru.
“Kami berharap proses SPMB bisa berjalan jujur dan terbuka. Jangan sampai ada celah yang dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.
Aksi ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menuju Mayday 2026, di mana isu pendidikan bagi anak buruh menjadi salah satu fokus utama perjuangan. Para buruh berharap pemerintah provinsi dapat segera merespons tuntutan tersebut demi menciptakan keadilan sosial, khususnya di bidang pendidikan.
Dengan meningkatnya kuota afirmasi dan sistem seleksi yang transparan, diharapkan anak-anak buruh di Jawa Timur dapat memiliki masa depan yang lebih baik melalui akses pendidikan yang lebih merata.
(Bobby)
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
