Purwakarta, KPonline-Tudingan miring yang menyebut serikat pekerja hanya memanfaatkan iuran anggota, realitas di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kembali membuktikan eksistensinya bukan sekadar organisasi, melainkan alat perjuangan nyata bagi kaum buruh.
Isu negatif terhadap serikat pekerja kerap muncul di ruang publik, terutama di media sosial. Dimana, narasi yang berkembang menyebut iuran anggota hanya menjadi beban tanpa manfaat langsung. Namun, tudingan tersebut perlahan terpatahkan oleh keberhasilan FSPMI dalam menangani berbagai persoalan hubungan industrial, termasuk kasus yang terjadi di Indomarco Prismatama.
Persoalan di tubuh Indomarco Prismatama menjadi salah satu contoh konkret bagaimana peran serikat pekerja tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam kasus ini, pekerja mengeluhkan adanya dugaan pelanggaran hak normatif, khususnya terkait kewajiban bekerja di hari libur nasional tanpa kompensasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan serta regulasi turunannya, pekerja yang dipekerjakan pada hari libur resmi seharusnya memperoleh upah lembur dengan perhitungan khusus. Hal ini juga ditegaskan dalam berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur jam kerja dan lembur.
Namun di Indomarco Prismatama atau lebih dikenal dengan (Indomaret), pekerja justru diarahkan untuk mengganti hari libur tersebut tanpa kompensasi lembur yang semestinya. Kondisi ini memicu keresahan dan menjadi titik awal keterlibatan FSPMI.
Kemudian, Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAI) FSPMI bersama anggota pun menempuh jalur konstitusional, dengan gerakan aksi unjuk rasa sebagai bentuk tekanan protes terhadap manajemen perusahaan.
Aksi yang dilakukan bukan tanpa dasar. Mengacu pada prinsip kebebasan berserikat yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, setiap pekerja memiliki hak untuk memperjuangkan kepentingannya secara kolektif.
Dalam prosesnya, FSPMI juga mendorong penyelesaian melalui mekanisme mediasi dengan audiensi yang difasilitasi oleh dinas ketenagakerjaan (Kemenaker RI). Hasilnya, terjadi titik temu antara pekerja dan pengusaha, yang berujung pada penyelesaian masalah secara bertahap.
FSPMI dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa iuran anggota merupakan tulang punggung organisasi. Dana tersebut digunakan untuk operasional perjuangan, termasuk advokasi hukum, pendampingan kasus, hingga mobilisasi aksi.
Dan perlu diketahui, tanpa iuran, tidak ada kekuatan kolektif. Tanpa kekuatan kolektif, buruh akan berdiri sendiri menghadapi perusahaan besar.
Untuk itu, Keberhasilan FSPMI dalam menangani kasus di Indomarco Prismatama menjadi bukti bahwa narasi negatif terhadap serikat pekerja tidak sepenuhnya benar. Justru, dalam banyak kasus, serikat pekerja hadir sebagai benteng terakhir ketika hak-hak buruh terancam.
Walaupun stigma uang iuran terhadap serikat pekerja seringkali muncul karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peran organisasi tersebut.
Berbicara serikat pekerja, bukan hanya soal aksi. Mereka juga berperan dalam edukasi hukum, negosiasi, hingga menjaga stabilitas hubungan industrial.
Meski demikian, perjuangan belum selesai. Kasus demi kasus masih terus bermunculan, menunjukkan bahwa sistem ketenagakerjaan di Indonesia masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Dan yang paling utama saat ini adalah pembentukan Undang undang Ketenagakerjaan yang baru pasca Putusan MK 168/2024.
Singkatnya, FSPMI sampai saat ini tetap konsisten dalam mengawal hak-hak buruh, sekaligus meningkatkan transparansi agar kepercayaan anggota semakin kuat.
Di tengah berbagai tudingan, satu hal yang kini semakin jelas. Ketika buruh bersatu dalam serikat, mereka tidak hanya membayar iuran. Mereka sedang berinvestasi dalam perlindungan dan masa depan mereka sendiri.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com