Menuju DPR RI, KSPI DKI Sambangi Kemenko Perekonomian Tolak Omnibus Law

  • Whatsapp

Jakarta, KPonline – Perda KSPI (Perwakilan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) DKI Jakarta hari ini juga mengirim massa aksi unjuk ikut melakukan unjuk rasa ke DPR RI (25/8). Adapun tuntutan dalam aksi ini adalah meminta agar pembahasan omnibus law dihentikan. Sebaiknya pemerintah dan DPR RI fokus untuk menyelamatkan ekonomi dengan mencegah darurat PHK yang saat ini sudah terlihat di depan mata.

Menurut ketua Perda KSPI DKI Winarso sebagian besar buruh menolak omnibus law. Hal ini bisa dilihat dari aksi-aksi di tingkat nasional maupun di daerah, hampir seluruh elemen serikat buruh turun ke jalan untuk melakukan penolakan. Jadi kalau Menaker mengatakan sebagian besar serikat buruh bersama kami itu hanya elit di beberapa serikat pekerja saja. Bisa dibuktikan, di tingkat bawah, sebagian besar serikat buruh yang elitnya disebut memberikan dukungan tadi sesungguhnya menolak omnibus law.

Bacaan Lainnya

 

Jika dalam aksi ini tuntutan buruh agar omnibus law tidak didengar, KSPI memastikan pihaknya bersama-sama dengan elemen buruh yang lain akan melakukan aksi besar-besaran melibatkan ratusan ribu buruh pada saat DPR RI mengadakan sidang paripurna di bulan Agustus nanti. Di mana buruh dari Jawa Barat, DKI, dan Banten akan memusatkan aksinya di DPR RI. Selain itu, aksi juga akan dilakukan serentak di 15 provinsi yang lain.

Sebelum menuju DPR RI, massa KSPI DKI juga bergerak menyambangi kantor kementerian koordinator Perekonomian, di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Mereka menyampaikan aspirasi yang sama, bahwa
pemerintah dan DPR RI fokus untuk menyelamatkan ekonomi dengan mencegah darurat PHK yang saat ini sudah terlihat di depan mata.

Ada hal lain yang mendesak untuk dilakukan ketimbang membahas omnibus law. Salah satunya adalah menyusun strategi untuk mencegah darurat PHK. Selain terdapat banyak persoalan yang kemudian ditolak oleh berbagai elemen masyarakat karena mendegradasi tingkat kesejahteraan, omnibus law didesain sebelum pandemi. Dengan demikian, omnibus law bukan solusi untuk mengatasi pendemi.

“Kami KSPI DKI aksi damai datang ke sini, kami sampaikan aspirasi menolak RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang sejak awal digodok di kantor kementerian koordinator perekonomian ini, karena bila RUU ini disahkan maka rakyat Indonesia seperti budak di negeri sendiri.” ucap Winarso.

(Jim).

Pos terkait