INFID Gelar Diskusi Publik di Sumatera Utara

Medan, KPonline – Internasinal NGO Forum on Indonesia Development (INFID) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang penelitian, kajian, dan advokasi kebijakan pembangunan di Indonesia.

INFID sendiri berdiri sejak tahun 1985 dengan nama INGI (Inter-NGO Konferense on IGGI Matters) berdasarkan inisiatif beberapa LSM di Indonesia. INFID merupakan jaringan yang terbuka dan Flural dari LSM – LSM di Indonesia serta negara-negara anggota Consultative Group on Indonesia (CGI) dan juga organisasi Internasional maupun Individual yang mempunyai minat dan komitment terhadap Indonesia.

Bacaan Lainnya

Sejak lahirnya, INFID telah memberikan berbagai masukan dan rekomendasi kritis ke antar kelompok Pemerintah bagi Indonesia sebuah konsorium dari negara-negara donor Indonesia (IGGI) mengenai isu-isu pembangunan Indonesia.

INFID juga bertujuan memfasilitasi komunikasi antara LSM – LSM didalam maupun diluar negri dalam rangka mempromosikan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi kemiskinan berstruktur dan untuk meningkatkan kapasitas demi memperbaiki kondisi kaum miskin dan dirugikan di Indonesia.

Program kerja INFID Demokratisasi dan HAM menjadikan sebuah acuan untuk melakukan pelatihan/diskusi kepda Serikat Buruh dan Tani di sektor perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara.

Diskusi bertempat di Hotel Hermes Palace jl Pemuda, Medan 27 Februari – 2 maret 2017 ini Bertema “Pentingnya Prinsip-Prinsip Panduan PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) Tentang Bisnis dan HAM”

Diskusi yang digelar pukul 09:00 wib ini dibuka oleh Deka yaitu Maneger Advokasi INFID dan dilanjutkan persentase oleh para narasumber untuk di diskusikan, yang mana narasumber tersebut diantara lain: Kepala Pusat Studi HAM Unimed, Majda El Muhtaj; Komisioner Komnas HAM RI 2012-2017, Siti Noor Lailla; Sosiologi USU, Muba Simanihuruk, dan Kabid Perlindungan Ketenagakerjaan, Fransisco Bangun.

Diskusi yang merupakan bagian dari pelatihan Pentingnya prinsip-prinsip panduan PBB tentang Bisnis dan HAM ini mengikut sertakan peserta dari anggota Serikat Buruh, Serikat tani, Nelayan, Media, LBH, dan berbagai element lainnya yang ada di Sumatera Utara.

Dalam referensi masing-masing nara sumber menyampaikan, yang mana dalam hal ini bahwa pelanggaran HAM tersebut semakin membesar dari hari ke hari, mau itu dari Buruh Perkebunan, Pertanian sampai Nelayan.

Diskusi yang dipandu oleh Sandi dari element OPPUK itu selesai sampai pukul 12:00 wib dan berlanjut ke Pelatihan Perkelompok guna memetakan pelanggaran HAM yang terjadi di Buruh, Petani dan Nelayan.

Setelah Mendapatkan peta tentang pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di semua lini sektor yang hadir, maka berlanjut menuju mecari solusi untuk mengurangi/memperjelas bagaimana cara menghentikan pelanggaran HAM tersebut, Demi mengeluarkan Rekomendasi untuk disuarakan di Republik ini.

Penulis: Afriyansyah

Pos terkait