“Gagalkan Penyusunan Upah Padat Karya di 4 Wilayah Ini!”

Jakarta, KPonline – Wacana penyusunan upah padat karya kembali menggeliat. Bahkan kini secara serius sedang disusun oleh Pemerintah, dalam sebuah rapat di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara, Kamis 13 Juli 2017. Alasannya, terdapat puluhan industri garmen yang terancam gulung tikar dengan ketentuan upah yang ada saat ini.

Empat daerah yang disebut-sebut akan ada upah khusus pada karya adalah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Tak tanggung-tanggung, rapat dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan dihadiri antara lain Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, dan perwakilan dari pengusaha serta buruh.

Menurut Hanif Dhakiri, ada sekitar 98 perusahaan garmen di empat kabupaten/kota tersebut yang terancam gulung tikar dengan ketentuan upah yang ada. Di sisi lain, jumlah tenaga kerja yang diserap mencapai 100 ribu pekerja. “Belum termasuk multiplier effect secara ekonomi dari industri itu,” kata Hanif Dhakiri, seperti dikutip tempo.co. Sebuah alasan klasik agar upah buruh tetap murah.

Ironisnya, perihal upah padat karya ini nampaknya akan disetujui Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

“Kalau PHK ratusan ribu orang akan menganggur di Jawa Barat kan beban juga bagi masyarakat, apalagi pemerintah,” kata Heryawan. Karena itulah, pemerintah pusat mapun daerah merespons keberatan para pengusaha untuk menyesesuaikan upah.

Heryawan mengatakan penyesuaian upah yang baru masih sedang dihitung. Nantinya, keputusan tersebut akan dilakukan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat. Sebagai gambaran, saat ini UMK di empat kabupaten/kota tersebut mencapai Rp 3 juta. Sejah 2016, ada ketentuan upah untuk industri padat karya.

“Nah tahun sekarang kemudian dihilangkan yang berakibat yang UMK naiknya 8,25 persen, sementara padat karya naiknya sekitar 30 persen,” kata Ahmad Heryawan.

Menurut dia, dari sisi keadilan dan ekonomi, besarnya upah tersebut harus dipertimbangkan. “Jangan sampai karena terlalu tiinggi kenaikannya, perusahaan gulung tikar. Berdampak PHK kan bahaya bagi ekonomi, masyarakat, maupun pemerintah,” kata Heryawan.

Upah Padat Karya Mendapat Penolakan Buruh

Sementara itu, kalangan buruh menolak rencana pemerintah menyusun upah padat karya. Hal ini disampaikan oleh Ririn Wahyuni, salah satu buruh garmen di Kabupaten Bogor. Menurutnya, upah padat karya tidak adil dan diskriminatif.

“Setahu saya upah tidak boleh ada upah lebih rendah dari upah minimum. Sedang yang dimaksud upah sektoral nilainya harus lebih tinggi. Kenapa ini upah sektor padat karya dibuat rendah?”

Ririn menjelaskan, sejak beberapa tahun lalu upah sektor garmen selalu di bawah UMK. “Apakah kami akan ditindas lagi?” Tegasnya.

Lebih lanjut buruh perempuan yang sudah bekerja 10 tahun di industri garmen ini mengatakan, jika ada serikat pekerja yang mengorganisir perlawanan terhadap upah pada karya ini, dirinya siap ikut dalam aksi tersebut. “Kita harus gagalkan penyusunan upah pada karya,” katanya.

Hal yang sama juga sedang diperjuangkan oleh buruh PT Dada Indonesia di Purwakarta. Para buruh di perusahaan ini mendesak agar pengusaha membayar sesuai UMK. Jika tahun ini kenaikannya menjadi tinggi, hal ini salah Pemerintah sendiri yang menerapkan upah padat karya tahun lalu.