Oleh: Econg Ditengah kepulan asap pabrik dan deru mesin di kawasan industri Bukit Indah City (BIC) hingga Jatiluhur sebuah pertanyaan besar muncul, apakah selama ini keyakinan kita telah “dibajak” oleh selengkapnya
Oleh: Yanto (Bidang Organisasi PP SPLP FSPMI) Bekasi, KPonline-Pertanyaan “telur dulu atau ayam dulu” tidak pernah selesai karena keduanya saling menyebabkan. Lucunya, perdebatan yang sama terjadi di dunia organisasi, serikat selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Kategori: Opini
Rekonstruksi Makna Syukur: Mengapa Perjuangan Upah Layak Adalah Amanah Tuhan
Oleh: Moh. Machbub Menjelang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026, sebuah narasi lama kembali diputar: “Bersyukurlah masih bisa bekerja, jangan banyak menuntut. Kalau upah naik terlalu tinggi, pengusaha akan selengkapnya
Apakah Agama Dikendalikan oleh Kaum Kapitalis? Tinjauan Kritis Sosiologi-Hukum
Purwakarta, KPonline-Relasi antara agama dan sistem ekonomi bukanlah relasi yang netral. Dalam dinamika sosial modern, agama kerap berada dalam persinggungan yang kompleks dengan kekuasaan, termasuk kekuasaan ekonomi. Pertanyaan yang patut selengkapnya
Tangan Kanan Memberi, Tangan Kiri Berpose: Sikap yang Salah Mengartikan Sedekah
Di banyak kitab moral dan ajaran etika universal, memberi adalah laku sunyi. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak perlu tahu. Namun pepatah itu tampaknya kehilangan makna ketika memasuki panggung kekuasaan. selengkapnya
Wamenaker dan Gubernur Lakukan Abuse of Power Terstruktur, Solidaritas Buruh Adalah Benteng Terakhir Konstitusi
Purwakarta, KPonline-Ketegangan hubungan industrial di Jawa Barat bukan sekadar soal nominal Rupiah, melainkan pertaruhan marwah hukum negara. Hal ini ditegaskan oleh Wahyu Hidayat, Ketua PC SPAMK FSPMI Kabupaten Purwakarta, menanggapi selengkapnya
Ketika Regulasi UMSK 2026 Jawa Barat Terjerumus dalam Opini
Bandung, KPonline-Menurut kaca mata kelas pekerja, Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2026 kian memperlihatkan wajah buram tata kelola pengupahan nasional. Regulasi yang selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.





