Oleh: Yanto (Bidang Organisasi PP SPLP FSPMI)
Bekasi, KPonline-Pertanyaan “telur dulu atau ayam dulu” tidak pernah selesai karena keduanya saling menyebabkan. Lucunya, perdebatan yang sama terjadi di dunia organisasi, serikat pekerja, bahkan negara: “Hak dulu atau kewajiban dulu?”
Dan sama seperti telur-ayam, jawaban yang salah bisa bikin semua gagal menetas.
Yang Bilang “Kewajiban Dulu” Biasanya Punya Kuasa. “Hak itu muncul kalau kewajiban sudah ditunaikan.” Kalimat ini enak didengar atasan. Logikanya rapi: kerja dulu, baru gajian. Iuran dulu, baru dibela. Disiplin dulu, baru dapat promosi.
Masalahnya, bagaimana pekerja bisa menunaikan kewajiban kalau hak dasarnya tidak dipenuhi? Disuruh kerja 12 jam tapi upah di bawah UMK. Disuruh loyal tapi statusnya kontrak seumur hidup. Disuruh hadir rapat tapi tidak dikasih uang transport. Itu namanya bukan “kewajiban dulu”. Itu pemerasan yang dibungkus logika.
Ayam tidak akan bertelur kalau kandangnya banjir dan tidak dikasih makan. Meminta kewajiban tanpa memberi hak dulu adalah menyuruh ayam bertelur di sarang buaya.
Yang Teriak “Hak Dulu” Bisa Jadi Manja
Di sisi lain, ada juga yang kebablasan “Penuhi hak saya dulu, baru saya kerja.” Absen seenaknya tapi minta THR full. Tidak pernah iuran tapi nuntut serikat pasang badan saat kena SP. Tidak ikut rapat setahun tapi marah karena namanya tidak masuk daftar bantuan.
Ini juga rusak. Hak tanpa kewajiban melahirkan mental pengemis. Ayam yang cuma mau dikasih makan tapi tidak mau bertelur, lama-lama dipotong juga. Organisasi yang isinya anggota yang cuma nuntut hak akan bangkrut secara moral dan finansial.
Jawabannya Hak dan Kewajiban Itu Satu Paket, Bukan Antrian. Telur dan ayam tidak lahir berurutan. Mereka ada dalam satu siklus. Ayam dewasa bertelur, telur menetas jadi anak ayam, anak ayam besar jadi ayam dewasa. Putus satu, putus semua.
Begitu juga hak dan kewajiban. Tidak ada yang “dulu”. Adanya “bareng”.
Di perusahaan Pengusaha wajib sediakan K3, upah layak, status kerja jelas. Itu hak pekerja. Di saat yang sama, pekerja wajib kerja sesuai SOP, jaga alat produksi, solid dengan kawan. Itu hak pengusaha.
Di serikat pekerja Anggota wajib iuran, wajib ikut aksi, wajib solid. Itu hak serikat untuk menuntut. Sebaliknya, pengurus wajib transparan keuangan, wajib dampingi kasus, wajib bikin pendidikan. Itu hak anggota.
Hak adalah bahan bakar untuk menjalankan kewajiban. Kewajiban adalah bukti bahwa kita pantas dapat hak. Keduanya muter. Kalau satu macet, mesin organisasi mati.
Kalau tetap ditanya harus mulai dari mana, jawabannya jelas yang kuat mulai dulu.
Di kandang, yang kasih makan duluan adalah peternak, bukan ayam. Di negara, yang menjamin hukum duluan adalah pemerintah, bukan rakyat. Di perusahaan, yang bayar upah dan sediakan APD duluan adalah pengusaha, bukan buruh.
Kenapa? Karena yang punya kuasa punya sumber daya untuk memutus siklus telur-ayam. Pekerja tidak bisa “kewajiban dulu” kalau untuk berangkat kerja saja dia tidak punya ongkos. Tapi pengusaha bisa “hak dulu” karena dia pegang kas.
Begitu hak dasar dipenuhi, barulah kewajiban bisa ditagih. Dan saat kewajiban ditunaikan, hak yang lebih besar jadi layak diperjuangkan. Siklusnya jalan.
Jadi berhenti pakai pertanyaan “hak atau kewajiban dulu” untuk menunda. Itu pertanyaan jebakan untuk mempertahankan status quo.
Pertanyaan yang benar adalah “Sudahkah kita menjalankan bagian kita dalam siklus ini?”
Pengusaha, sudah penuhi hak dasar buruh?
Buruh, sudah tunaikan kewajiban kerja dan serikat?
Pengurus serikat, sudah jalankan kewajiban advokasi dan transparansi?
Anggota, sudah bayar iuran dan hadir saat kawan butuh?
Kalau semua sibuk bertanya “duluan siapa”, tidak akan ada yang menetas. Tapi kalau semua serentak menjalankan peran, telur jadi ayam, ayam bertelur lagi. Organisasi hidup, sejahtera bareng.
Jangan rebutan duluan. Berbarengan saja. Itu namanya “Kita”.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com