Purwakarta, KPonline-Komitmen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat dalam mengawal perjuangan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) kembali terlihat menjelang aksi unjuk rasa di depan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (28/7/2026).
Bahkan sebelum matahari terbit, Ketua DPW FSPMI Jawa Barat, Supriyadi atau yang akrab disapa Piyong, telah berada di kantor sekretariat Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen (SPAMK) FSPMI PT Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI), Purwakarta.
Kehadirannya sejak subuh hari bukan tanpa alasan. Karena sebelum aksi dilakukan, dari Purwakarta, ia bersama pengurus dan anggota PUK Hino terlebih dahulu menempuh perjalanan menuju Bekasi untuk bergabung bersama sejumlah buruh FSPMI yang akan memulai aksi dari kawasan Industri Gobel, Cibitung, sebelum bergerak menuju Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
Aksi tersebut merupakan bagian dari rangkaian perjuangan buruh Jawa Barat yang mendesak Menteri Dalam Negeri agar segera menginstruksikan Gubernur Jawa Barat menerbitkan Surat Keputusan (SK) UMSK Tahun 2026 dan menegaskan agar Gubernur Jawa Barat tidak melakukan keputusan banding.
Tuntutan itu muncul setelah sebelumnya kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai UMSK. Putusan tersebut dinilai menjadi dasar kuat bagi pemerintah daerah untuk segera menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
Singkatnya, dedikasi Supriyadi perlu mendapat ppersoalandan apresiasi dari para anggota. Di tengah padatnya agenda organisasi, ia tetap turun langsung mengawal setiap tahapan perjuangan. Sebelum aksi di Jakarta, ia diketahui baru saja menyelesaikan sejumlah kegiatan organisasi di luar Provinsi Jawa Barat, yakni di Jawa Timur.
Setibanya di kawasan Industri Gobel, Cibitung, Supriyadi tidak langsung bersiap menuju lokasi aksi. Ia terlebih dahulu menggelar diskusi dan mendengarkan berbagai masukan bersama Panglima Koordinator Daerah (Pangkorda) Garda Metal Bekasi, Supriyatno dan Sekretaris Nasional, Isnaini Marzuki, serta Ketua PC SPAMK FSPMI Bekasi, Tudiono (Fresa). Pertemuan tersebut membahas teknis pelaksanaan aksi sekaligus menyamakan langkah agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib, aman, dan tetap fokus pada tuntutan utama, yakni penerbitan SK UMSK Jawa Barat.
Langkah tersebut mencerminkan karakter perjuangan FSPMI yang tidak hanya mengandalkan aksi massa, tetapi juga mengedepankan konsolidasi organisasi, koordinasi antar pengurus, serta penyatuan strategi sebelum turun ke lapangan.
Perjuangan UMSK sendiri merupakan salah satu agenda utama gerakan buruh di Jawa Barat.
Dan dengan semangat solidaritas serta konsistensi, FSPMI Wilayah Jawa Barat menegaskan akan terus mengawal hingga pemerintah menerbitkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pekerja di Jawa Barat. Bagi organisasi tersebut, perjuangan UMSK bukan sekadar persoalan upah, melainkan bentuk nyata dalam menjaga martabat, kesejahteraan, dan hak-hak buruh.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
