Jakarta, KPonline-Rapat perdana Media Perdjoeangan Nasional dalam kepengurusan baru periode 2026-2031 resmi digelar di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Jakarta Timur. Senin (25/5/2026). Agenda selengkapnya
Jakarta, KPonline-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi penting terkait simpang siur pajak Jaminan Hari Tua (JHT). Pemerintah menegaskan bahwa tidak semua pencairan dana JHT BPJS Ketenagakerjaan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Bagi selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Kategori: Berita
JamkesWatch Pelalawan Bersinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan Dorong Pekerja Informal Daftar Program BPU
Pelalawan, KPonline- JamkesWatch Kabupaten Pelalawan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan pekerja informal di Kabupaten Pelalawan. Kordinator Daerah JamkesWatch Kabupaten Pelalawan, Marjoni, menyampaikan selengkapnya
Aulia Hakim Ajak Anggota PUK SPAI FSPMI PT Ciubros Farma Berani Mengemban Amanah Organisasi
Kaliwungu, KPonline – Ketua PC SPAI FSPMI Kota Semarang, Aulia Hakim, mengajak seluruh anggota PUK SPAI FSPMI PT Ciubros Farma untuk berani mengemban amanah organisasi dan terus menjaga semangat perjuangan selengkapnya
Agung Panji Sutisna: Soliditas PUK Ciubros Jadi Inspirasi Perjuangan Buruh
Kaliwungu, KPonline – Sekretaris KC FSPMI Semarang Raya, Agung Panji Sutisna, menyampaikan apresiasi terhadap semangat dan soliditas anggota PUK SPAI FSPMI PT Ciubros Farma dalam kesempatan sambutannya pada Musyawarah Unit selengkapnya
Serikat FSPMI PT Molek Ayus gelar Konsolidasi, Serius Dalam Perjuangan Kenaikan Upah Tahun 2026
Tangerang, KPonline-Upah merupakan urat nadi bagi kaum buruh. Bertempat di halaman PT Molek Ayus, Pimpinan Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Aneka Industri (SPAI) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) PT selengkapnya
Mampukah UU Ketenagakerjaan Baru Memang Benar untuk Kepentingan Buruh?
Purwakarta, KPonline-Harapan baru kembali muncul bagi kaum buruh setelah Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar aturan ketenagakerjaan dipisahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja dan dibentuk menjadi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Namun, Putusan selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.





