Jakarta, KPonline – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, pimpinan serikat pekerja melakukan pertemuan penting dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Selasa pagi (28/4). Audiensi berlangsung dinamis selengkapnya
Jakarta, KPonline–Presiden FSPMI, Suparno, menyerukan kepada seluruh anggota FSPMI di Indonesia untuk bersiap menggelar aksi besar secara serentak pada awal Oktober 2026 guna mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan. selengkapnya
Berita Terbaru
Laporan Utama
Kategori: Nasional
Rancangan Besar KSP-PB Terhadap UU Ketenagakerjaan Baru yang Lebih Adil
Jakarta, KPonline-Koalisi Serikat Pekerja-Partai Buruh (KSP-PB) memaparkan secara komprehensif pokok-pokok pikiran dalam pembentukan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru. Dokumen tersebut menjadi arah perjuangan buruh pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang selengkapnya
Sidang Kelima Gugatan Terhadap FSPMI Mulai Temui Kejelasan
Jakarta, KPonline-Sidang kelima perkara perdata terhadap Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (21/4/2026). Perkara ini merupakan gugatan yang diajukan oleh Abdul Bais selengkapnya
Presiden FSPMI Dalam Aksi Buruh di DPR, Sahkan UU Ketenagakerjaan Baru dan Hapus Outsourcing
Jakarta, KPonline-Gelombang aksi buruh mulai memanas jelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. Ribuan massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar unjuk rasa di selengkapnya
Supriyadi Terpilih Kembali Nahkodai Garda Metal
Bekasi, KPonline-Musyawarah Nasional (Munas) V Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang digelar di Omah Buruh, Kawasan Industri Delta Silicon 3, Cikarang, Kabupaten Bekasi, resmi menetapkan Supriyadi atau selengkapnya
Menguji Keseriusan Pemerintah Hadirkan UU Ketenagakerjaan Baru Pasca Putusan MK 168
Jakarta, KPonline-Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 168/PUU-XXI/2023 menjadi titik balik penting dalam perjalanan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Dimana, dalam amar putusannya, MK tidak hanya membatalkan sejumlah ketentuan dalam klaster selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.





