Jakarta, KPonline-Gelombang aksi buruh mulai memanas jelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. Ribuan massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Kamis (16/4/2026), dengan membawa 2 tuntutan tegas.
Presiden FSPMI, Suparno, dalam konferensi pers menyampaikan bahwa aksi ini mengusung dua isu Ketenagakerjaan yang dinilai mendesak dan tidak bisa lagi ditunda oleh pemerintah maupun DPR RI.
“Tuntutan kita cuma dua. Yang pertama, sahkan UU Ketenagakerjaan sesuai putusan MK Nomor 168 Tahun 2024,” tegas Suparno.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini DPR RI dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, padahal hal itu merupakan mandat konstitusional yang harus segera dilaksanakan.
Selain itu, isu kedua yang disuarakan adalah penghapusan sistem outsourcing yang selama ini dianggap merugikan kaum buruh. Menurut Suparno, praktik outsourcing kerap menciptakan ketidakpastian kerja, minim perlindungan, serta membuka ruang eksploitasi tenaga kerja.
“Outsourcing ini sudah terlalu lama menjadi sumber ketidakadilan. Buruh tidak punya kepastian kerja, upah rendah, dan perlindungan yang lemah. Ini harus dihapus,” ujarnya.
Kemudian, dalam orasinya, Suparno juga menegaskan bahwa FSPMI akan terus konsisten melakukan aksi-aksi jalanan hingga tuntutan mereka dipenuhi. Ia bahkan menyebut bahwa perjuangan ini bukan sekadar aksi, melainkan bentuk reaksi atas sikap pemerintah dan DPR RI yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi buruh.
“Kita tidak perlu melihat kiri kanan, apakah serikat lain bergerak atau tidak. FSPMI akan tetap berdiri di garis depan. Ini bukan aksi, ini reaksi atas ketulian dan ketidakpekaan DPR RI terhadap suara buruh,” tegasnya.
Suparno mengingatkan bahwa sejarah panjang perjuangan buruh di Indonesia menunjukkan bahwa perubahan besar kerap lahir dari tekanan aksi massa. Ia menyinggung sejumlah gerakan buruh sebelumnya, mulai dari penolakan kebijakan pengupahan hingga aksi besar menolak omnibus law yang sudah dilakukan oleh FSPMI.
“Kita pernah tutup tol Jakarta Cikampek, kita pernah tutup tol Cipularang,” pungkas Suparno.
Lebih jauh, ia mempertanyakan sikap DPR RI yang dinilai tidak membuka ruang dialog dengan buruh. Menurutnya, jika sejak awal pemerintah dan parlemen melibatkan serikat pekerja dalam penyusunan regulasi ketenagakerjaan, gelombang aksi seperti saat ini tidak perlu terjadi.
“Kalau DPR RI mau mendengar sejak awal, memanggil serikat buruh, berdiskusi, mencari solusi bersama, tidak akan ada aksi seperti ini. Buruh itu tidak kaku, yang penting aspirasi didengar,” katanya.
Suparno juga menyinggung pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang sebelumnya menyatakan komitmen untuk menghapus praktik outsourcing. Namun hingga kini, menurutnya, belum ada regulasi turunan dari Kementerian Ketenagakerjaan yang secara konkret mengatur hal tersebut.
“Pernyataan sudah ada, tapi implementasinya belum. Tidak ada peraturan menteri atau kebijakan nyata yang mengatur penghapusan outsourcing. DPR RI juga tidak menekan pemerintah untuk segera membuat aturan itu,” ungkapnya.
Ia pun mengingatkan bahwa jika tuntutan buruh terus diabaikan, maka potensi aksi yang lebih besar tidak bisa dihindari. Bahkan, FSPMI telah menyiapkan aksi massa buruh FSPMI dalam jumlah yang lebih besar pada May Day (2026) mendatang.
“Hari ini sekitar lima ribu buruh turun. May Day nanti kita targetkan 25 ribu buruh akan tumpah ruah di DPR RI. Ini baru awal,” tegas Suparno.
Ia memastikan bahwa rangkaian aksi tidak akan berhenti setelah May Day. FSPMI akan terus menggelar gelombang aksi lanjutan hingga pemerintah dan DPR RI benar-benar merespons tuntutan buruh.
Aksi yang berlangsung di depan Gedung DPR RI ini juga disebut sebagai bagian dari aksi nasional, dengan laporan bahwa aksi serupa digelar di sedikitnya 16 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini.
Menutup orasinya, Suparno menegaskan bahwa perjuangan buruh adalah bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia, bahkan sejak masa sebelum kemerdekaan.
“Buruh ini bagian dari kekuatan bangsa. Dari dulu buruh ikut memperjuangkan kemerdekaan. Jadi sudah seharusnya hari ini suara buruh didengar, bukan diabaikan,” pungkasnya.
Di kesempatan yang sama Sekretaris Jenderal FSPMI Sabilar Rosyad mengatakan bahwa sehubungan ada anggota yang meninggal dunia dalam aksi serentak FSPMI kali ini, Ia mengajak seluruh anggota massa aksi FSPMI untuk mendoakan.
“Sebelum aksi kita tutup, mari kita doakan almarhum dari provinsi Riau yang mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan ke titik aksi. Semoga khusnul khotimah,” tutup Sabilar Rosyad.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com