Bentuk Posko Darurat PHK dan Persiapkan Aksi Daerah FSPMI DKI, Seperti Apa Konsolidasinya?

  • Whatsapp

Jakarta, KPonline – Siang hari ini (24/7) bertempat di Rumah Juang DPW FSPMI DKI dilakukan rapat konsolidasi dan koordinasi seluruh jajaran perangkat organisasi FSPMI mulai pengurus DPW FSPMI DKI, pengurus PC SPA FSPMI, pengurus PUK SPA FSPMI dan seluruh pilar FSPMI guna membahas dibentuknya LBH FSPMI DKI Jakarta. Hal ini dilakukan untuk menampung dan dan merapikan administrasi tentang masalah dan kasus kasus perselisihan perburuhan dan ketenagakerjaan di DKI Jakarta DPW FSPMI DKI Jakarta serta mensosialisasikan pembentukan LBH FSPMI DKI Jakarta.

Menurut Winarso (ketua DPW FSPMI DKI Jakarta), pembentukan LBH FSPMI DKI Jakarta ini bertujuan untuk memperkuat advokasi dan pembelaan bagi buruh FSPMI DKI Jakarta. Apalagi di tengah ancaman darurat PHK dengan menunggangi pandemi Covid-19 yang sengaja dihembuskan.

Bacaan Lainnya

“Carut marutnya dunia perburuhan di tengah pandemi seperti saat ini, membuat PHK marak terjadi di DKI Jakarta, bahkan merata terjadi di seluruh wilayah di Indonesia.” jelasnya.

“Dengan adanya fenomena tersebut, membuat jajaran perangkat organisasi FSPMI di tingkat pusat, mengintruksikan untuk membuka Posko Pengaduan PHK di tiap wilayah bagi anggotanya yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, yang terkena dampak PHK sepihak dengan alasan pandemi.” tambahnya lagi.

Untuk Posko darurat PHK FSPMI DKI Jakarta ini sendiri akan digawangi oleh jajaran pengurus LBH FSPMI DKI Jakarta di bantu dan bekerjasama dengan seluruh perangkat organisasi yang ada. Hal tersebut dilakukan guna memudahkan organisasi berlambang gerigi itu, untuk menginventarisir kasus agar kedepannya bisa di tindak lanjuti secara cepat dan dilaporkan oleh perangkat organisasi FSPMI kepada pemerintah pusat dan DPR-RI selaku kepanjangan tangan aspirasi masyarakat.

Jika bisa di selesaikan secara baik-baik, maka penyelesaian permasalahan akan melalui jalur lobby, tapi jika sebaliknya, maka mau tidak mau akan di paksa untuk terselesaikan melalui jalur aksi.

Selanjutnya, dalam rapat koordinasi ini juga dibahas terkait rencana daerah. Disepakati dalam forum oleh seluruh peserta rapat yang hadir, FSPMI DKI akan melakukan aksi daerah pada tanggal 30 Juli 2020. Hal ini berkaitan langsung dengan sikap tegas organisasi yang tetap menolak RUU Omnibus Law yang tetap dipaksakan di bahas padahal banyak penolakan masyarakat termasuk kalangan buruh itu sendiri.

Menurut pangkoorda Garda Metal DKI, Dadang Cahyadi aksi daerah ini merupakan pemanasan jelang aksi nasional tanggal 14 Agustus 2020 mendatang.

(Jim).

Pos terkait