Ade Supyani: Menolak Omnibus Law, Kita Akan Turunkan Ribuan Massa Buruh Dalam Aksi Daerah

  • Whatsapp

Purwakarta, KPonline – Dalam Rapat Konsolidasi Nasional FSPMI pada beberapa pekan lalu untuk menolak Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja, Presiden FSPMI-KSPI menginstruksikan kepada seluruh anggota FSPMI untuk melakukan aksi unjuk rasa di daerah Kabupaten atau Kota atau Provinsi masing-masing dan membentuk posko pengaduan serta pembelaan PHK.

Dan untuk menindaklanjuti hasil Rapat Konsolidasi Nasional tersebut, FSPMI Kabupaten Purwakarta melakukan agenda rapat konsolidasi di Kantor Konsulat Cabang FSPMI, Bungursari, Purwakarta. Jumat (24/7).

Bacaan Lainnya

Seluruh Jajaran Pengurus mulai dari tingkat KC, PC dan PUK serta Pilar ikut hadir dalam agenda tersebut.

Kemudian, dikesempatan tersebut, memastikan bahwa keputusan agenda aksi daerah dalam menolak Omnibus Law akan dilakukan buruh FSPMI Purwakarta pada pekan depan.

“Paling sedikit dalam aksi nanti, kita akan turun dengan ribuan massa buruh FSPMI,” tegas Ade Supyani.

Selain daripada itu, Ketua Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAMK-FSPMI) Purwakarta, Ade Supyani juga membahas Posko Pengaduan dan Pembelaan PHK yang diintruksikan oleh Said Iqbal.

“Segera membuat spanduk posko pengaduan dan pembelaan PHK,” pungkas Ade Supyani.

Selanjutnya, Ia pun menjelaskan apa saja tugas yang harus dilakukan oleh tim posko pengaduan dan pembelaan PHK di rapat itu.

Senada dengan hal yang sama, Supriadi Piyong selaku Koordinator Garda Metal FSPMI Purwakarta pun menambahkan kepada anggota yang hadir dalam rapat tersebut agar lebih kompak dan solid lagi dalam berjuang bersama FSPMI.

“Setelah kegiatan organisasi hampir sempat terhenti akibat Covid-19. Kini saatnya kawan-kawan bangkit dan sering berkumpul kembali,” imbuh Supriadi.

Kesimpulannya, apa yang sudah dilakukan FSPMI di Kantor Konsulat Cabang mereka pada hari ini, membuktikan keseriusan mereka dalam menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang selama ini menjadi polemik dikalangan masyarakat, terutama kelas pekerja atau kaum buruh.

Pos terkait