Jakarta, KPonline – Kaum buruh atau Kelas pekerja yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) resmi membatalkan aksi demo besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Selasa, 3 Juni 2025. Keputusan ini diumumkan Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, menyusul kesepakatan untuk menggelar perundingan dengan pemerintah dan DPR RI guna mencari solusi atas empat tuntutan utama buruh.
Said Iqbal menjelaskan, setelah diskusi panjang dengan pemerintah dan DPR RI, disepakati bahwa keempat isu krusial yang diusung KSP-PB akan dibahas secara mendalam pada Kamis, 5 Juni 2025. Keempat tuntutan tersebut meliputi:
1. Penolakan penghapusan sumbangan dan tunjangan pensiun PT Pos Indonesia.
2. Penuntasan status Mitra Pos menjadi karyawan tetap PT Pos Indonesia.
3. Penolakan kenaikan iuran dan implementasi KRIS BPJS Kesehatan.
4. Penghentian PHK dan penghapusan sistem outsourcing.
“Untuk isu pensiunan dan Mitra Pos, telah disepakati pertemuan langsung dengan Menteri BUMN dan pimpinan Danantara pada 5 Juni 2025. Sementara itu, dua isu lainnya juga akan dibahas pada hari yang sama bersama pimpinan KSP-PB, pemerintah, dan DPR RI,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (2/6/2025).
Kesepakatan untuk mencari solusi bersama ini menjadi alasan utama pembatalan aksi demo yang awalnya akan digelar di Istana Negara dan DPR RI. “Aksi ribuan buruh dan pensiunan PT Pos pada 3 Juni 2025 resmi dibatalkan,” tegas Said Iqbal.
Buruh berharap perundingan pada 5 Juni 2025 dapat menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, terutama terkait nasib pensiunan dan Mitra Pos Indonesia. Keputusan ini mencerminkan komitmen buruh untuk memprioritaskan dialog konstruktif demi menyelesaikan persoalan yang telah lama menjadi sorotan.
Dengan pembatalan aksi ini, mata publik kini tertuju pada hasil perundingan pekan ini, yang diharapkan mampu membawa angin segar bagi kesejahteraan pekerja di Indonesia.
