Jakarta, KPonline – Aksi massa buruh aliansi dari 7 federasi yang tergabung di dalam BJM (Buruh Jakarta Melawan) hari ini (19/10) ternyata tidak semudah yang dibayangkan dan direncanakan.
Sesuai kesepakatan dan pemberitahuan kepada pihak keamanan, aksi unjuk rasa penyampaian pendapat ini sekiranya akan menuju istana negara dan balaikota kantor gubernur DKI. Rombongan buruh yang berkumpul dan mulai bergerak sejak pukul 09.00 pagi dari dalam kawasan industri Pulogadung, Jakarta Timur justru mendapatkan barisan blokade polisi di pintu keluar kawasan di samping PTC (Pulogadung Trade Center).
Pihak kepolisian tidak memberikan ijin massa aksi menuju istana negara. Bahkan sekedar ke balaikota pun tidak dibolehkan
Negosiasi alot pimpinan presidium BJM pun tidak membuahkan hasil. Sebagai jalan tengah, kepolisian memberikan opsi hanya perwakilan pimpinan buruh yang berangkat ke balaikota menemui gubernur DKI dengan pengawalan pihak kepolisian. Mereka berangkat dengan diantar oleh 3 buah mobil patwal menuju balaikota untuk menemui gubernur menyampaikan aspirasi yang menjadi buruh DKI, yaitu tolak dan batalkan UU Cipta Kerja serta penerapan UMP/UMSP DKI Jakarta tahun 2021 sebesar 8 persen.
Sesuai yang dijanjikan, perwakilan aliansi Buruh Jakarta Melawan di terima di balaikota, di sebuah ruangan rapat di lantai 4 gedung balaikota.
Perwakilan buruh ini ditemui oleh pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Haryati didampingi Kadisnaker DKI, Andri Yansyah. Dalam pertemuan ini, presidium BJM yang dipimpin Winarso menyampaikan keinginannya untuk bisa bertemu langsung dengan gubernur DKI, Anies Baswedan untuk menyampaikan beberapa aspirasi terkait perkembangan situasi kondisi paska disahkannya UU Cipta Kerja Omnibus Law tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu.
BJM menyampaikan, buruh DKI meminta dukungan gubernur dan pemprov DKI secara tertulis untuk melakukan penolakan terhadap diberlakukan UU Cipta Kerja dengan meminta presiden menerbitkan Perppu secepatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah dilakukan di oleh beberapa gubernur lainnya seperti gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga gubernur Jawa Timur Khofifah Indah Pawaransa.
Selain itu, presidium BJM juga meminta agar pemprov DKI bersama dewan pengupahan tetap memberlakukan kenaikan UMP/UMSP 2021 serta pengabaian pernyataan pengusaha yang telah terlebih dahulu menyatakan bahwa tidak akan ada kenaikan UMP untuk tahun 2021 dengan alasan Covid 19.
Mendengar apa yang disampaikan presidium BJM ini, Sri Haryati menyampaikan apresiasinya, dan berjanji akan meneruskan kepada gubernur langsung. Sri Haryati minta waktu menunggu beberapa sesaat untuk dikomunikasikan dengan gubernur Anies Baswedan.
Tak lama berselang kabar gembira datang, Anies Baswedan akan menemui langsung para presidium BJM pimpinan buruh DKI ini usai rapat paripurna bersama DPRD DKI. Saat yang ditunggu sekitar pukul 14.30 ada kabar terbaru, ternyata jadwal paripurna bersama DPRD DKI diundur waktunya, dan tidak memungkinkan Anies Baswedan untuk bertemu saat ini.
Atas kejadian ini, Sekda DKI Sri Haryati berjanji sesegera mungkin menjadwalkan ulang agar presidium BJM bisa bertemu langsung dengan gubernur DKI Anies Baswedan. Atas penjelasan ini presidium bisa menerima dan tetap menagih janji tersebut.
Sri Haryati juga menyampaikan, pemprov DKI juga sedang menyusun rancangan dampak dampak akibat disahkannya UU Cipta Kerja, mengawal penyusunan rancangan Perppu, dan menyiapkan peningkatan program ekonomi bagi buruh.
Bila terjadi ingkar janji, maka presidium BJM menyatakan dengan tegas akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar ke balaikota. (Jim)
