Jakarta, KPonline – Ketua PC SPAMK FSPMI DKI Jakarta, Triwidyanto, menyampaikan sejumlah poin penting dalam konsolidasi yang digelar di kantor DPW FSPMI DKI Jakarta. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa organisasi saat ini tengah menghadapi beberapa persoalan internal di tingkat PUK SPAMK yang harus segera dikawal dan diselesaikan secara serius.
Menurutnya, dinamika internal merupakan hal yang tidak terhindarkan dalam organisasi besar seperti FSPMI. Namun demikian, ia menekankan pentingnya menjaga soliditas serta menjunjung tinggi komando organisasi demi mempertahankan kekuatan gerakan buruh.
Di tengah tantangan tersebut, Triwidyanto juga membawa kabar positif. Ia mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan ada dua PUK baru di sektor otomotif di wilayah DKI Jakarta yang siap bergabung dengan FSPMI. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa kepercayaan buruh terhadap FSPMI tetap tinggi.
Penambahan tersebut diyakini akan semakin memperkuat posisi FSPMI, khususnya SPAMK, dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di sektor manufaktur dan otomotif. Ia pun mengajak seluruh anggota untuk menyambut dan mengawal proses bergabungnya kedua PUK tersebut.
Terkait persoalan gugatan upah di DKI Jakarta, Triwidyanto menjelaskan bahwa jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan langkah yang semestinya ditempuh.
Hingga kini, ia terus menjalin komunikasi intensif dengan DPW FSPMI, Dinas Tenaga Kerja, serta Gubernur DKI Jakarta.
Ia menegaskan bahwa komunikasi tersebut bertujuan mencari solusi terbaik yang berpihak kepada buruh, sekaligus memastikan kebijakan pengupahan tidak merugikan pekerja yang selama ini berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah.
Dalam kesempatan itu, Triwidyanto juga menginstruksikan seluruh anggota PUK SPAMK FSPMI DKI Jakarta untuk mempersiapkan diri menghadapi aksi besar pada 16 April 2026 di DPR RI. Ia meminta agar seluruh kekuatan anggota dimaksimalkan untuk turun ke jalan.
Aksi tersebut bertujuan mendesak DPR RI agar segera membahas dan mengesahkan undang-undang ketenagakerjaan yang baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Ia mengingatkan bahwa tenggat waktu dua tahun yang diberikan akan berakhir pada Oktober mendatang.
Triwidyanto menilai kondisi ini cukup mengkhawatirkan bagi masa depan perburuhan di Indonesia, mengingat belum terlihat keseriusan DPR RI dalam menuntaskan pembahasan regulasi tersebut.
“Buruh tidak punya pilihan lain selain terus mendorong dan menekan DPR RI. Yang kita perjuangkan adalah undang-undang baru, bukan sekadar revisi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Ia meminta seluruh PUK agar lebih maksimal dalam menggerakkan massa, mengingat isu yang diperjuangkan sangat menentukan masa depan buruh Indonesia.
Menutup pernyataannya, Triwidyanto menegaskan sikap FSPMI yang secara konsisten menolak praktik upah murah berkedok kontrak dan magang yang kian marak. Ia juga mendesak penghapusan sistem outsourcing sesuai komitmen Prabowo Subianto, serta menuntut percepatan pengesahan undang-undang ketenagakerjaan demi kepastian dan perlindungan bagi seluruh buruh di Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Koranperdjoeangan.com
