Tolak Sistem Pengupahan Yang Mengacu Pada PP 78, FSPMI Tangerang Lakukan Aksi di Kantor Menakertrans Jakarta

Tangerang, KPonline– Ratusan orang perwakilan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI – KSPI) se-Tangerang Raya, hari ini, Kamis, (31/10/2019), kembali turun ke jalan menuju kantor Menakertrans Jakarta untuk melakukan demontrasi, menyampaikan pendapat serta aspirasinya terkait perjuangan upah untuk tahun 2020, mendatang.

Sebelum memulai aksinya, masa aksi buruh dari perwakilan anggota FSPMI se- Tangerang terlebih dahulu berkumpul di titik kumpul awal keberangkatan, yakni kantor Konsulat Cabang FSPMI Tangerang, Ruko Sastra Plaza no. 36 B, Jatiuwung kota Tangerang.

Bacaan Lainnya

Dengan menggunakan Empat (4) unit mobil bus, beberapa unit kendaraan mini bus pribadi, serta dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan intansi pemerintahan setempat, ratusan masa aksi buruh ini akhirnya bergerak menuju kantor Menakertrans Jakarta.

Dalam melakukan aksinya di kantor Menakertrans Jakarta, ratusan orang masa aksi dari perwakilan anggota FSPMI se-Tangerang bergabung dengan ribuan masa aksi dari daerah lain seperti, Jabodetabek, Cilegon, Serang, kerawang, Purwakarta, Cirebon, Cianjur, dan Bandung.

Menurut pernyataan Sarjono, Pangkorda Garda Metal Tangerang Raya (GMTR) sekaligus salah satu koordinator aksi menyatakan bahwa, “Aksi yang kita lakukan hari ini sebagai salah satu bukti bahwa kami kaum pekerja terutama dari FSPMI ingin melakukan sebuah perubahan terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah yang jelas – jelas merugikan kaum pekerja, dimana saat ini ada sistem pengupahan yang terganjal dengan adanya PP 78 Tahun 2015.”

“Kami juga berharap adanya peningkatan Komponen pengupahan untuk tahun 2020, yaitu di kisaran 80 item, termasuk peningkatan kualitas dari komponen – komponen yang ada.” Pungkasnya.

Berikut ini, isi tuntutan masa aksi buruh FSPMI – KSPI yang hadir di kantor Menakertrans Jakarta.

– Naikkan Upah Minimum Tahun 2020 sebesar 15%.
– Tolak PP.78/2015 tentang Pengupahan.
– Tolak Surat Edaran Menaker No.B-M/308/HI.01.00/X/2019 Perihal Data Tingkat Inflasi Nasional dan PDB Tahun 2019.

Selain perjuangan upah untuk tahun 2020 mendatang, para buruh juga menolak dengan keras kebijakan pemerintah yang hendak menaikan iuran BPJS Kesehatan, karena hal ini dinilai akan sangat memberatkan bagi masyarakat dan rakyat, terutama bagi masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri.

Kontributor Tangerang, RD Rizal N.

Pos terkait