Purwakarta, KPonline – Tatanan perpolitikan baru di Indonesia terus berproses. Hadirnya Partai Buruh dapat membuat partai-partai lama yang biasa ikut kontestasi pemilu tidak akan memiliki banyak suara lagi di dalamnya.
Haram hukumnya rakyat kelaparan di negara yang sejahtera,” pungkas Said Iqbal selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di agenda Sekolah Ideologi Dasar (Seida) yang diselenggarakan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) angkatan II di Pusdiklat FSPMI Bogor-Jawa Barat pada Selasa, 15 Maret 2022.
Selain Presiden KSPI, Said juga ternyata merupakan Presiden Partai Buruh dan Ia pun mengatakan di depan siswa Seida bahwa kemiskinan adalah kebodohan dan ketidaktahuan serta kurangnya kesadaran berpolitik.
Perlukah kesadaran berpolitik bagi masyarakat, khususnya kelas pekerja atau kaum buruh?
Jawabannya adalah “perlu”. Kenapa?
Seperti diketahui, segala kebijakan atau peraturan yang dibuat pemerintah hadir lewat parlemen, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kawan-kawan pasti masih ingat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015).
Kemudian, PP tersebut hadir bukan dengan sendirinya, pemerintah melalui parlemenlah menghadirkan kebijakan itu.
Dan untuk melawan segala kebijakan yang tidak berpihak, seharusnya memang kaum buruh harus bersatu. Apalagi saat ini buruh telah memiliki kendaraan politik. Melalui Partai Buruh, Negara Sejahtera bisa tercipta, dimana para penghuninya hidup layak dan sejahtera.
Prospek negara sejahtera jelas terbuka lebar, bila kelas pekerja atau kaum buruh bersatu bersama partai buruh. Namun, bukanlah hal yang mudah dalam melakukannya.
Peralihan atau konsep pemikiran setiap orang pasti akan berbeda-beda dan tidak ada salahnya, untuk suatu perubahan yang lebih baik, baiknya tinggalkan yang lama, yang hanya bisa menghadirkan retorika.
